REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengkritisi langkah KPU yang meniadakan debat khusus untuk cawapres. Padahal, ia menekankan, publik memiliki hak untuk mengetahui visi dan misi dari masing-masing cawapres.
Pendiri Lingkar Madani (Lima) itu menekankan, untuk pola sebenarnya KPU bisa sangat mudah membuatnya. Sebab, ia menekankan, debat cawapres yang membawa capres sangat terlihat aneh jika rencana KPU dibiarkan terjadi.
"Masa debat cawapres, terus di belakangnya ada capresnya," kata Ray kepada Republika, Jumat (1/12).
Ia mengingatkan, masih cukup lazim jika ada debat capres, lalu ada sosok cawapres yang mendampinginya. Tapi, jika debat itu merupakan debat untuk cawapres dan capres mendampingi, capres dibuat seolah ban serep saja.
Menurut Ray, jika masing-masing capres sekadar menghadiri debat untuk cawapres tentu tidak masalah. Karenanya, kalaupun tidak bisa dua kali, ia menyarankan ada satu kali minimal debat yang digelar khusus cawapres.
"Jadi, debat capres murni dua kali, debat cawapres murni satu kali, sisanya berbarengan tidak apa-apa," kata Ray.
Ia menegaskan, cawapres bukan cuma ban serep. Artinya, sangat penting bagi masyarakat mengetahui apa visi dan apa misi dari masing-masing cawapres yang merupakan calon-calon pemimpin bangsa tersebut.
"Karena itu, harus ada satu sesi khusus untuk mereka, minimal satu, kalau tidak bisa dua, sehingga nanti debat murni capres dua kali, debat murni cawapres satu kali, dua kali debat mereka bisa berbarengan," ujar Ray.
Sebelumnya, KPU memicu kontroversi usai mengubah format debat untuk Pilpres 2024. Pasalnya, dalam debat yang digelar lima kali tersebut, KPU RI berencana meniadakan debat yang khusus digelar untuk cawapres.
Nantinya, dalam masing-masing debat setiap capres dan cawapres akan datang bersamaan. Artinya, sekalipun ada debat untuk cawapres, mereka akan tetap ditemani capres masing-masing saat debat berlangsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
