Kamis 30 Nov 2023 18:36 WIB

Pemerintah Kaji Bangun Stasiun Kereta Cepat di Kopo, Kota Bandung

Menurut Moeldoko, merujuk namanya maka seharusnya Whoosh berhenti di Kota Bandung.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Erik Purnama Putra
Kereta cepat Whoosh melaju menuju Stasiun Padalarang dan Tegalluar dari Stasiun Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (17/10/2023).
Foto: Republika/Thoudy Badai
Kereta cepat Whoosh melaju menuju Stasiun Padalarang dan Tegalluar dari Stasiun Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (17/10/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko memberikan tanggapannya mengenai kemungkinan perpanjangan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, dan pembangunan stasiun di kawasan Kopo, Kota Bandung. Saat ini, Whoosh memiliki rute Stasiun Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur-Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung.

Menurut Moeldoko, merujuk namanya maka seharusnya Whoosh berhenti di Kota Bandung. Pendapat itu disampaikannya dalam diskusi bersama PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC), PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta perwakilan dari Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi (Kemen Marves), serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Pilihan ini silakan ditangkap, tentunya wewenang ini ada di KCIC. Karena ini kereta cepat Jakarta-Bandung ya harusnya berhenti benar-benar di Bandung,” ujar Moeldoko dikutip dari siaran pers KSP di Jakarta pada Kamis (30/11/2023).

Moeldoko menilai, upaya peningkatan konektivitas perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kenyamanan yang akan dirasakan para penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Salah satunya soal ketersediaan kursi di kereta feeder saat sudah sampai di Padalarang.

 

"Pentingkan untuk kenyamanan penumpang, agar tidak berhenti hanya di stasiun Padalarang serta Tegalluar," kata eks panglima TNI tersebut.

Moeldoko menambahkan, KSP akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam mengkaji kemungkinan penambahan stasiun kereta api cepat. Jika pembangunan tersebut bisa dilakukan maka harus memperhatikan dampak positif terhadap masyarakat. "Silakan dipersiapkan kajiannya," kata Moeldoko.

Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi menerangkan, usulan pengembangan stasiun Kereta Cepat di daerah Kopo sudah menjadi pertimbangan. Namun, belum dapat dilaksanakan terkait dengan keterbatasan pendanaan serta izin penggunaan lahan di daerah tersebut.

"Terdapat lahan sekitar 30 hektare di Kopo dan itu memungkinkan (dibangun stasiun), tetapi KCIC belum ada dana untuk itu," ujar Dwiyana.

Plt Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves, Rifky Setiawan menyebutkan, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai pembangunan stasiun di Kopo. Saat ini, fokus pendanaan dilakukan terhadap empat stasiun yang sudah beroperasi, yaitu Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar.

"Kalau nanti dibutuhkan satu stasiun lagi, kami (Kemenkomirnves) akan menyoroti dari sisi pendanaan," ungkapnya.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement