Rabu 29 Nov 2023 14:42 WIB

'Jika Jimbo Bisa Retas Laman KPU dan Curi DPT, Hasil Rekap Suara Pemilu Juga Bisa Diubah'

Jimbo mengaku mendapatkan 204 juta data pemilih dengan cara meretas situs KPU.

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjaga saat persiapan untuk pendaftaran bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di kantor KPU, Jakarta, Rabu (18/10/2023). (ilustrasi)
Foto:

Pada Rabu, laman resmi KPU RI, yakni sidalih.kpu.go.id, tidak bisa diakses karena sedang proses pemeliharaan atau perawatan. Hal ini terjadi saat peretas mengklaim berhasil mencuri 204 juta data pemilih Pemilu 2024 dari situs KPU RI.

Sidalih merupakan akronim dari Sistem Informasi Data Pemilih. Republika mencoba mengakses laman sidalih.kpu.go.id beberapa kali pada Rabu (29/11/2034). Namun, hanya muncul tulisan berbunyi, "Website sedang maintenance. Harap kembali beberapa saat lagi. KPU Team".

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, tak merespons ketika Republika bertanya apakah perawatan website itu merupakan upaya antisipasi serangan hacker. Dia hanya menjelaskan bahwa perawatan sudah dilakukan sejak pekan lalu, jauh sebelum muncul dugaan data pemilih bocor.

"Maintenance sudah dilakukan sejak pekan lalu karena lalu lintas perkembangan input data pindah milih sedang berjalan, supaya traffic data lancar," kata Hasyim kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

Terkait dugaan kebocoran data, Hasyim menyebut bahwa tim KPU bersama Gugus Tugas Keamanan Siber sedang bekerja menelusuri atau menginvestigasi kebenaran dugaan kebocoran tersebut. Gugus tugas terdiri atas Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Cybercrime Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kemenkominfo.

Hasyim juga mengungkapkan bahwa KPU RI bukan satu-satunya lembaga yang memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Data DPT dipegang oleh banyak pihak.

"Karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," ujarnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement