Jumat 24 Nov 2023 20:05 WIB

Setara Ajak Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Cegah Kecurangan

Perludem ingatkan ASN dan aparat tidak netral membahayakan demokrasi.

Rep: Erik PP/Wahyu Suryana/ Red: Erik Purnama Putra
Tiga pasangan capres dan cawapres peserta Pemilu 2024, memegang plakat nomer urut usai pengundian di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) malam WIB.
Foto: Republika/Prayogi
Tiga pasangan capres dan cawapres peserta Pemilu 2024, memegang plakat nomer urut usai pengundian di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) malam WIB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Ismail Hasani menyampaikan, pentingnya persatuan seluruh kelompok masyarakat sipil (civil society) dalam mengawal Pemilu 2024. Tujuannya agar proses demokrasi tetap berjalan bersih dan terhindar dari kecurangan.

Ismail menyampaikan, persatuan masyarakat sipil itu bisa berwujud rembug atau kongres, yang menghimpun ide dan kekuatan bersama guna mencegah kecurangan pemilu. "Persatuan ini penting, dan kita harus wujudkan ini di lapangan, bukan sekadar di medsos atau media massa," kata Ismail kepada media di Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Dia menyebut, ada potensi ketidaknetralan aparat negara dalam Pemilu 2024. Indikasi itu terpampang di depan mata, seperti pelibatan perangkat desa hingga dugaan ketidaknetralan oknum Polri.

Selain itu, lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi, KPU dan Bawaslu akhir-akhir ini juga tak bisa diharapkan dalam menjaga demokrasi. "Kemudian mengkritik kandidat yang diuntungkan oleh penyelewengan kekuasaan justru dianggap membuat gaduh dan hoaks, lalu ketika ada pihak yang mendorong netralitas, justru berpotensi dikriminalisasi, ini mengerikan," ujar Ismail.

Dia pun mendorong kelompok masyarakat sipil bersatu. "Di situlah pentingnya masyarakat sipil membangun kekuatan, agar pelaksanaan Pilpres dan Pemilu 2024 benar-benar terhindari dari kecurangan dan penyelewengan kekuasaan," kata Ismail.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement