REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka meluncurkan buku hasil desertasi di Dapertemen Ilmu Komunikasi FISIP UI dengan judul 'Kekerasan Simbolik Negara'. Buku tersebut membahas kekerasan yang dilakukan negara, melalui data yang tidak menginformasikan kondisi dan kebutuhan riil warga, serta potensi riil pedesaan.
"Inilah poin penting yang dibahas dan saya tuangkan dengan bentuk menjadi buku dengan hasil analisis saya di tiga desa terkait persoalan data," ujar Rieke di sela peluncuran buku di Auditorium Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (UI), Depok, dalam keterangan, Selasa (22/11/2023).
Adapun desa yang menjadi fokus analisis desertasi Rieke. Diantaranya, Desa Sibandang, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara; Desa Pantai Bakti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat; dan Desa Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Dalam penelitiannya di tiga desa itu, Rieke menemukan data yang direproduksi negara tidak mengintegrasikan antara data spasial dan numerik. Akibatnya, data tersebut sulit dikonfirmasi, diverifikasi, dan divalidasi.
Menurutnya, data direproduksi institusi negara dengan pendekatan top down tidak melahirkan kesinambungan data. "Inilah yang menyebabkan kualitas data negara tidak memenuhi prinsip-prinsip data yang aktual, akurat, dan relevan (pseudo data)," tegasnya.
Namun, data yang bermasalah itu tetap dianggap data yang memiliki legalitas sebagai basis data kebijakan pembangunan karena prosesnya berpedoman pada aturan perundang-undangan. Rieke menilai, hal tersebut disebut dengan kekerasan simbolik negara. Yakni, kekerasan yang beroperasi dengan cara mengatur, memaksakan, bahkan bisa saja merekayasa pendataan.
"Hasil penelitian saya menunjukkan kebijakan rekonsiliasi dan the vicious circle kebijakan rekonolisasi yang mengkonfirmasikan terbuktinya hipotesis. Artinya, semakin kuat dosa kekerasan simbolik pada norma yuridis pendataan," tegas Rieke.
Politikus PDIP ini berharap, hasil desertasinya yang sudah menjadi buku dapat dijadikan referensi oleh pemerintah untuk membuat kebijakan pembangunan sistem kebijakan publik berdasarkan pendataan desa berbasis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Jika pemerintah melakukan hal tersebut sangat memungkinkan lebih banyak ruang untuk komunikasi dan partisipasi warga desa dalam melakukan pendataan," ujarnya.
Rieke juga berharap bukunya dapat mengakhiri kekerasan simbolik negara terhadap pedesaan yang beroperasi melalui norma yuridis pendataan pedesaan. Dia juga mengatakan, hasil desertasinya ini memperlihatkan bahwa data yang diproduksi dengan pendekatan buttom up sangat dibutuhkan untuk mengakhiri kebijakan rekonsiliasi menjadi kebijakan afirmatif negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
