REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Indonesia menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) yang diikuti seluruh pengurus daerah dari 33 provinsi guna memperkuat percepatan penurunan stunting. IPeKB yang berangotakan lebih dari 18 ribu penyuluh dari seluruh Indonesia ini merupakan organisasi profesi yang dinaungi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Ikatan Penyuluh KB Indonesia adalah organisasi profesi bagi Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB. Pada tahun 2007, IPeKB dibentuk sebagai organisasi atau wadah untuk mempersatukan Penyuluh KB dan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) yang tersebar ke seluruh daerah sebagai dampak dari Otonomi Daerah,” kata Direktur Bina Penggerak Lini Lapangan (Linlap) BKKBN I Made Yudhistira Dwipayama di Jakarta, Senin (20/11/2023).
Rakernas IPeKB akan digelar mulai Selasa (21/11/2023) hingga Jumat (24/11/2023) di Hotel Ibis Style, Jatibening, Bekasi, Jawa Barat. Rakernas tahun 2023 ini mengambil tema “Transformasi IPeKB Indonesia menuju Indonesia Maju”.
Menurut Made, BKKBN sebagai instansi pembina juga telah memayungi kedudukan IPeKB Indonesia sebagai organisasi profesi jabatan fungsional Penyuluh KB dan PLKB melalui Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi Profesi Penyuluh KB.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS dan Peraturan Menteri PAN RB yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan PLKB menurut Made, dinyatakan bahwa Setiap fungsional wajib memiliki satu organisasi profesi dan seluruh fungsional tersebut wajib menjadi anggota organisasi profesi tersebut.
“Sebagai Direktur Bina Penggerakan Lini Laporan, saya berharap IPeKB mampu menunjukkan perannya sebagai organisasi profesi dan menjalankan mesin untuk membantu Instansi Pembina (BKKBN) dalam Pencapaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting serta peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan seluruh anggota,” ujar Made.
Di tempat terpisah, Ketua Umum IPeKB Anita Latifah mengatakan organisasinya itu menaungi 18 ribu penyuluh KB, baik PNS, P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dan penyuluh KB non-PNS. Anita mengatakan setiap penyuluh memiliki rekan kerja yakni PPKBD dan Sub-PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa)
“PPKBD jumlahnya sama dengan jumlah desa dan dan Sub PPKBD di setiap RW. Kalau desa ada sekitar 83 ribu,” kata Anita yang juga penyuluh KB di wilayah Cianjur, Jawa Barat.
Menurut Anita, agenda utama Rakernas IPeKB adalah menyusun program kerja, yang salah satunya adalah upaya memperkuat percepatan penurunan stunting. “Program kerja IPeKB inline dengan BKKBN. Prioritasnya adalah percepatan penurunan stunting. Selain itu juga terkait dengan program Bangga Kencana seperti pencapaian TFR dan ASFR (Total Fertility Rate dan Age Specific Fertility Rate), pencapaian MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang),” jelas Anita.
Lebih jauh Anita mengatakan Rakernas itu juga akan diisi dengan penguatan kapasitas para Penyuluh KB dan PLKB. Sebab, kata Anita, setiap anggota IPeKB dalam pelaksanaan program kerjanya dituntut untuk melakukan komunikasi antar personal dan komunikasi perubahan perilaku. Para penyuluh KB dan PLKB merupakan orang-orang yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Penyuluh dan PLKB juga punya target membentuk PPKBD dan Sub PPKBD yang anggotanya merupakan warga setempat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
