Jumat 17 Nov 2023 23:11 WIB

Ombudsman Ingin Capres Miliki Kebijakan Jangka Panjang Soal Impor Beras

Anggota Ombudsman ingin capres-capres punya kebijakan jangka panjang soal impor beras

Pekerja saat bongkar muat beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Anggota Ombudsman ingin capres-capres punya kebijakan jangka panjang soal impor beras.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Pekerja saat bongkar muat beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Anggota Ombudsman ingin capres-capres punya kebijakan jangka panjang soal impor beras.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI), Yeka Hendra Fatika, menginginkan para calon presiden yang ikut kontestasi dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 memiliki kebijakan jangka panjang terkait impor beras.

“Ini kita lagi pemilu, siapa pun pemenang presidennya, maka pemerintahan berikutnya paling tidak (contohnya) ngomong dengan Thailand, kami belanja, ya, 5 juta ton untuk lima tahun. Dinegosiasikan apakah bisa pasti, nanti datangnya diatur,” kata Yeka dalam diskusi yang digelar di Kantor Ombudsman RI, di Jakarta Selatan, Jumat (17/11/2023).

Baca Juga

Menurut dia, melalui negosiasi rencana impor dalam jangka panjang tersebut, Indonesia telah memiliki cadangan beras untuk lima tahun ke depan.

“Kalaupun misalnya nanti ternyata selama lima tahun itu ternyata nggak dipakai, ya tidak apa-apa, tinggal diekspor saja sebagian,” kaya Yeka.

 

Ia mengatakan bahwa kebijakan perencanaan impor dalam jangka panjang dibutuhkan lantaran kebijakan importasi saat ini masih bersifat reaktif yang didorong atas dasar konsumsi masyarakat.

“Sekarang ini belum kurang, (sudah) teriak, ramai, putuskan impor, akhirnya harga naik di pasar internasional. Sudah naik pun ternyata kontraknya di PHP-kan Bulog-nya (oleh negara eksportir),” ujarnya.

Kebijakan impor beras dalam jangka panjang, kata Yeka, dapat merujuk pada data rata-rata impor tahunan beras ke Indonesia.

“Coba hitung statistik dari tahun 2000 sampai tahun 2023. Kalau kita rata-rata maka akan ketemu satu tahun itu rata-rata kalau kita lihat misalnya dari tahun 2000 sampai 2000 sekian, impor itu 1 juta ton rata-ratanya (per tahun),” kaya Yeka.

Karena itu Yeka mengatakan bahwa presiden yang nantinya terpilih melalui Pemilu 2024, harus memiliki kebijakan jangka panjang yang disertai dengan tata kelola impor beras.

“Tata kelola importasinya harus lebih dibuka secara transparan lagi agar tadi yang PHP (negara yang membatalkan impor sepihak) itu publik tahu dan nanti tidak boleh dikasih lagi impor lagi,” kata Yeka.

Adapun saat ini ada tiga pasangan capres/cawapres yang akan berkontestasi dalam Pilpres 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin (13/11) menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement