Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak mengurangi anggaran makanan untuk penurunan angka stunting. Wapres viralnya program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk mengentaskan stunting Dinas Kesehatan, Depok, Jawa Barat yang dinilai tidak sesuai anggaran.
Kiai Ma'ruf pun menekankan kepada tiap-tiap kepala daerah untuk menjalankan prosedur operasi standar atau SOP penanganan stunting yang ada, termasuk agar tidak ada pengurangan anggaran per paket menu.
“Kalau ada di satu tempat ternyata tidak seperti itu (kualitas menu tidak bagus) akan kita lihat, supaya dilakukan tindakan-tindakan, supaya tidak terjadi pengurangan-pengurangan (anggaran) itu,” ujar Kiai Ma'ruf kepada wartawan di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Jumat (17/11/2023).
Menurutnya, saat ini pemerintah fokus untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Karenanya, pemerintah melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Koordinator Pelaksana di lapangan, terus melakukan pengawasan terhadap implementasi program stunting di berbagai daerah.
"Kita sudah ada anggarannya untuk dan juga sudah ada korlap lapangannya yaitu Ketua BKKBN dan seluruh jajaran," ujarnya.
Dalam kunjungan kerja ke berbagai wilayah di Indonesia, Wapres mengaku sering memantau pelaksanaan program stunting di daerah tersebut. Ia menyampaikan, berdasarkan pantauannya, makanan yang disajikan sudah cukup bagus.
Karena itu, terkait laporan adanya anggaran makanan stunting tidak sesuai, Wapres akan meminta kejelasan atas temuan tersebut.
"Jadi, nanti akan saya coba tanya. Kalau ada laporannya, akan saya tanya di mana dan apa kejadiannya sehingga kualitas makanannya menjadi rendah. Akan terus kita monitor di semua daerah,” ujarnya.
Dalam kunjungan kerja ke berbagai wilayah di Indonesia, Wapres menyebutkan bahwa dirinya sering memantau pelaksanaan program stunting di daerah tersebut. Ia pun melihat, makanan yang disajikan sudah cukup bagus.
Fenomena bermasalahnya implementasi program pengentasan stunting di daerah seperti di Depok, mengingatkan kita akan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Juni lalu. Saat itu, Jokowi mengaku kesal mengetahui anggaran daerah yang digunakan untuk berbagai program prioritas justru tidak digunakan secara optimal.
Ia pun menyebut telah mengecek salah satu anggaran di suatu daerah untuk program penurunan angka stunting. Dari total dana Rp 10 miliar yang dianggarkan untuk program stunting, Jokowi menyebut hanya sebanyak Rp 2 miliar yang dimanfaatkan secara konkret. Sedangkan Rp 8 miliar lainnya digunakan untuk kepentingan perjalanan dinas, rapat, serta program penguatan dan pengembangan lainnya.
“Contoh, ada anggaran stunting Rp 10 miliar, coba cek lihat betul untuk apa Rp 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran Rp 10 miliar. Coba dilihat detail, baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat Rp 10 miliar untuk stunting. Cek perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp 2 miliar, yang untuk bener-bener beli telur itu nggak ada Rp 2 miliar. Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini,” kata Jokowi, dalam sambutannya di acara peresmian pembukaan rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2023, Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Karena itu, Jokowi menegaskan agar cara penganggaran seperti itu harus diubah. Seharusnya, kata dia, sebanyak Rp 8 miliar dari Rp 10 miliar yang dianggarkan digunakan langsung untuk pengadaan makanan sehat bagi masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
