REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) meningkatkan kinerja sektor di luar Dinas Kesehatan (non-Dinkes) untuk menanggulangi masalah 'Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome' (HIV/AIDS) di wilayah tersebut.
Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Hendra Hidayat, mengatakan peran lintas sektor non-Dinkes perlu ditingkatkan dalam upaya penanggulangan AIDS, melalui dukungan alokasi penganggaran yang terencana menuju akhir AIDS tahun 2030.
"Zaman sekarang akses mudah, uang ada, akses tersedia, tinggal meningkatkan keimanan kita agar dapat terhindar dari HIV/AIDS," kata Hendra dalam rapat koordinasi tindak lanjut penanggulangan HIV/AIDS di Jakbar tahun 2023 yang diadakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jakbar, Rabu.
Hendra Hidayat menuturkan, dalam rapat ini sekaligus dibahas data apa saja yang sudah dilakukan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dukungan penanggulangan HIV/AIDS sejak 2021-2023, baik dari sisi anggaran maupun tanpa anggaran.
"Dengan anggaran yang terbatas kita harus bisa menggunakannya secara efektif dan efisien, di satu sisi banyak masyarakat yang perlu kita edukasi," kata Hendra.
Setiap OPD di Jakbar, kata Hendra, diharapkan dapat menyampaikan kegiatan periode 2021-2023 kepada masyarakat. "Seyogyanya OPD-OPD yang berkaitan dengan hal tersebut dapat memberikan promosi-promosi bagaimana kegiatan ini kita edukasi ke masyarakat khususnya kepada pelaku yang beresiko," tandasnya.
Adapun kegiatan ini diikuti 12 OPD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Warga Peduli AIDS (WPA). Sebelumnya, Sekretaris KPA Jakbar, Sukarno menyebutkan bahwa dana yang diturunkan Pemprov DKI untuk KPA Jakbar sebesar Rp200 juta pada tahun 2023.
"Dari Pemprov tahun ini sebesar Rp200 juta untuk kita," kata Sukarno.
Selain pemberian obat, pihak Sukarno juga melakukan tindakan penanggulangan lain dengan sosialisasi kepada masyarakat.
"Di dalam KPA itu ada unit-unitnya, termasuk kesehatan sampai ke puskesmas. Jadi kalau dari jajaran kesehatan itu pengobatan. Kalau dari jajaran organisasi lainnya, kita sosialisasi pencegahan untuk memberitahu bahaya penyakit ini, cara penularannya termasuk pencegahannya," kaa Sukarno.
Hingga Desember 2022, kata Sukarno, tercatat 5.996 kasus HIV/AIDS di Jakbar.