REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar melakukan pertemuan bersama 20 Guru Besar dan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) membahas topik pembangunan kehutanan berkelanjutan di Indonesia.
"Kami hadir di sini bersama melihat paradigma pembangunan kehutanan dan hal-hal yang mungkin bisa diidentifikasi reorientasinya," kata Siti melalui keterangan pers, Senin (14/11/2023).
Dia menuturkan reorientasi paradigma pembangunan kehutanan berkelanjutan di Indonesia saat ini penting dibentuk formulasi agar menjadi catatan penting untuk pengelolaan kehutanan ke depan, termasuk rencana kehutanan tingkat nasional atau RKTN.
Dari pertemuan tersebut, Menteri Siti menyampaikan sejumlah catatan. Pertama, dalam orientasi green manufacturing. Dia mengatakan akhirnya hal tersebut menjadi sesuatu yang penting dan menjadi pijakan kementerian ke depan.
Peraturan Presiden tentang integrated area development dengan basis hutan sosial kini sudah ada. Bahkan, pemerintah sudah memposisikan taman nasional sebagai pusat atau sumber pertumbuhan ekonomi wilayah dan menjadi contoh distribusi pendapatan yang tepat, seperti Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Gunung Ciremai.
"Hal-hal seperti itu menurut saya payung besarnya green manufacturing, termasuk bioprospecting, hasil hutan bukan kayu, bambu, dan seterusnya. Itu semua arahnya kalau kita kasih payung besar namanya green manufacturing," papar Siti.
Menteri Siti juga mendorong pengembangan era Agroforestry Nusantara sebagai ciri kelola hutan Indonesia.
Dengan pendekatan green manufacturing, dia meminta untuk dikembangkan dan dikaji tentang Borneo River Basin dengan karakter Kalimantan dan segala potensi serta gangguan yang ada terhadap ekosistem dan hutan Borneo seluas 23 juta hektare.
Guru Besar Universitas Gadjah Mada, San Afri Awang mengatakan pihaknya mengapresiasi berbagai hal yang sudah dilaksanakan oleh KLHK. Banyak hal yang dilakukan, termasuk terobosan-terobosan melalui corrective actions, dan program-program lain dari KLHK selama sembilan tahun.
"Hal-hal yang begitu, rasanya kita tidak perlu mendiskusikannya, tetapi hal-hal yang memang kita perlu kembangkan ke depan," kata Awang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
