REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merespons tudingan polisi tak netral jelang Pemilu 2024. Listyo meminta jika masyarakat menemukan pelanggaran, agar melapor oknum tersebut disertai bukti yang cukup.
"Kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut ya silakan saja dilapor. Tentu kita akan proses. Namun sebaliknya, tentu harus ada bukti yang cukup , jangan hanya framing, jangan hanya isu tapi kemudian ada bukti yang cukup," kata Listyo kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (14/10/2023).
Listyo menegaskan, dalam pengamanan pemilu saat ini, Polri bersama TNI fokus untuk menjaga keutuhan masyarakat dan persatuan bangsa Indonesia.
"Itu yang utama siapapun presidennya. Karena kita sedang menghadapi permasalahan global dan kita semua harus bersatu dan siapapun presidennya nanti juga akan menghadapi itu dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Jadi kita lebih mengutamakan menjaga persatuan dan kesatuan yang namanya keberagaman Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. dan itu tolong kita jaga bersama," katanya.
Adapun, terkait kegiatan patroli yang dilakukan jajarannya menjelang Pemilu 2024, Listyo menyebut, patroli yang digelar di berbagai daerah ini untuk kepentingan pengamanan jelang pemilu.
"Tentu kemudian menjadi pertanyaan kenapa ada Polri pada saat ini melaksanakan patroli dan sebagainya. Jadi itu semua kita lakukan dalam rangka kerangka pengamanan, tidak lebih dari itu," kata Listyo.
Listyo menegaskan, Polri ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan tahapan pemilu mulai dari tahapan awal, kegiatan distribusi logistik pemilu, pemungutan suara hingga hasil Pemilu dan sengketa selesai. Karena itu, ia memastikan kegiatan yang dilakukan jajaran Polri untuk pengamanan, bukan tujuan lain.
"Dimulai dari start sampai dengan nanti ada kegiatan distribusi, sampai dengan pengamanan pada saat kegiatan di TPS dan juga sampai dengan pengamanan terhadap hasil-hasil termasuk sengketa pada saat nanti di KPU, di MK dan itu menjadi tugas kita," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
