Sabtu 11 Nov 2023 11:57 WIB

Kemendikbudristek Optimistis Satu Juta Guru ASN Terpenuhi 2024

Guru honorer yang sudah diangkat ASN PPPK sejak 2021 berjumlah sekitar 544.000 orang

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Kemendikbudristek optimistis target satu juta guru ASN pegawai pemerintah tercapai
Foto: riga nurul iman
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Kemendikbudristek optimistis target satu juta guru ASN pegawai pemerintah tercapai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) optimistis target satu juta guru aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK) dapat tercapai pada 2024. Sejauh ini, guru honorer yang sudah diangkat menjadi guru ASN PPPK sejak 2021 berjumlah sekitar 544.000 orang.

“Saat ini pemerintah tengah berupaya agar seluruh rombongan belajar dan mata pelajaran di sekolah negeri diampu oleh guru ASN. Target rekrutmen guru ASN PPPK dari tahun 2020 adalah 1 juta guru, dan diharapkan hingga nanti tahun 2024, 1 juta guru honorer itu dapat terangkat semua,” jelas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani lewat keterangannya, Sabtu (11/11/2023).

Nunuk menjelaskan, guru honorer yang telah diangkat menjadi guru ASN PPPK sejak tahun 2021 berjumlah 544.000 orang. Pada tahun 2023, masih berlangsung proses seleksi guru ASN PPPK sehingga nantinya akan ada tambahan sebanyak 296.000 orang guru ASN PPPK baru. Dengan demikian, katadia, jumlah guru yang diangkat menjadi ASN PPPK nanti sudah mencapai lebih dari 800.000 orang.

Dia juga menjelaskan, Kemendikbudristek memiliki visi untuk menjadikan guru sebagai profesi terhormat, bermartabat, dan membanggakan. Untuk mewujudkannya, pihaknya melakukan berbagai upaya seperti koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang masuk ke dalam panitia seleksi nasional (panselnas) untuk merumuskan kebijakan seleksi guru ASN PPPK setiap tahun. 

 

Selain itu, menurut Nunuk, bersama Panselnas, Kemendikbudristek secara intensif mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda). Berbagai koordinasi dilakukan, khususnya untuk menyosialisasikan kebijakan dan mendorong pemda agar mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan yang sudah dihitung.

Kemudian, Kemendikbudristek juga memastikan pelaksanaan seleksi berjalan dengan baik dan turut membantu memberikan data pendukung untuk Kementerian Keuangan agar bisa merumuskan kebijakan pembiayaan guru PPPK. Hal itu termasuk membantu penyiapan guru mengikuti seleksi dengan memberikan pelatihan mandiri atau online menggunakan learning management system.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumba Timur Umbu Ngadu Ndamu menjelaskan, total guru ASN PPPK di daerahnya berjumlah 1.230 orang. Rinciannya adalah tahun 2020 ada tiga orang, tahun 2021 tahap satu ada 78 orang, tahap dua ada 50 orang, tahun 2022 dengan total yang lulus 1.099 orang.

Umbu menambahkan, tahun ini daerahnya mendapat 532 formasi, namun guru honorer yang lolos ke tahap seleksi administrasi hanya 264 orang. Atas dasar hal itu, diperlukan upaya maksimal dari pihak pemerintah daerah agar para calon ASN PPPK bisa lolos ke tahapan-tahapan berikutnya. 

“Beberapa contoh upaya yang dilakukan sebagai pemerintah daerah, misalnya dinas pendidikan, melakukan sosialisasi kepada guru honorer tentang kelengkapan atau persyaratan menjadi guru ASN PPPK, serta memperjuangkan kesejahteraan guru honorer khususnya yang sudah mengabdi selama puluhan tahun,” kata Umbu.

Pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kemendikbudristek dalam menuntaskan persoalan guru honorer yang telah terjadi bertahun-tahun. Hal itu sejalan dengan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan, masalah guru honorer telah menjadi permasalahan yang sudah lama terjadi di Indonesia. Akan tetapi, penyelesaiannya sampai sekarang masih belum usai. Sebab itu dia mendorong pemerintah agar dapat lebih konsisten dan fokus dengan tugas untuk mengangkat guru honorer menjadi ASN, baik PNS atau PPPK.

“Beberapa masalah yang menonjol, di antaranya keterbatasan jumlah pendidik di seluruh tingkatan, termasuk dalamnya kebutuhan guru di mata pelajaran tertentu, rendahnya kualitas pendidik, baik di sisi kualifikasi kompetensi, pengembangan dan pembinaan mutu pendidik terakhir, status kepegawaian dan jenjang kepangkatan yang masih jauh dari kebutuhan,” ujar Dede dikutip dari laman Komisi X DPR RI, Kamis (9/11/2023).

Dede menambahkan, guru honorer telah terbukti tulus dan ikhlas mengabdi bekerja secara terus-menerus di instansi pemerintah, khususnya di satuan pendidikan. Guru honorer juga dia sebut tidak pernah putus selama bertahun-tahun melaksanakan tugas melayani kebutuhan peserta didik dan membangun sumber daya manusia.

Dia juga mengungkapkan, Komisi X DPR sudah mengawal proses rekrutmen guru PPPK dan penyelesaian permasalahannya melalui Panja pengangkatan honorer menjadi ASN. Kemudian ada Panja Forum PPPK, secara berkala Komisi X menjadwalkan rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum dengan pihak terkait.

 “Seperti Kemenpan RB dan lainnya untuk memantau dan mendapatkan informasi terkait perkembangan guru PPPK ini,” kata dia.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement