REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, mengatakan, guru honorer telah menjadi permasalahan yang sudah lama terjadi di Indonesia. Tetapi, penyelesaiannya sampai sekarang masih belum usai.

Oleh sebab itu, Dede mendorong pemerintah agar dapat lebih konsisten dan fokus dengan tugas untuk mengangkat guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN), baik PNS atau PPPK. Dia juga menyinggung beberapa masalah menonjol, di antaranya keterbatasan jumlah pendidik di seluruh tingkatan.

"Termasuk dalamnya kebutuhan guru di mata pelajaran tertentu, rendahnya kualitas pendidik, baik di sisi kualifikasi kompetensi, pengembangan dan pembinaan mutu pendidik terakhir, status kepegawaian dan jenjang kepangkatan yang masih jauh dari kebutuhan," ujar Dede di Jakarta dikutip Jumat (10/11/2023).

Dede menjelaskan, guru honorer telah terbukti tulus dan ikhlas mengabdi bekerja secara terus-menerus di instansi pemerintah, khususnya di satuan pendidikan. Guru honorer juga tidak pernah putus selama bertahun-tahun melaksanakan tugas melayani kebutuhan peserta didik dan membangun sumber daya manusia.

Dede menilai, Komisi X DPR sudah mengawal proses rekrutmen guru PPPK dan penyelesaian permasalahannya melalui Panja pengangkatan honorer menjadi ASN. Kemudian ada Panja Forum PPPK, secara berkala Komisi X menjadwalkan rapat kerja dan dengar pendapat bersama pihak terkait.

"Seperti Kemenpan RB dan lainnya untuk memantau dan mendapatkan informasi terkait perkembangan guru PPPK ini," kata politikus Partai Demokrat itu.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengatakan, jumlah formasi dalam seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2023 hanya 296.059 formasi dari kebutuhan 601.174 formasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50.248 formasi diperuntukkan bagi pelamar prioritas satu (P1).

"Total kebutuhan kita untuk tahun ini sebetulnya 601.174. Namun, formasi di tahun 2023 setelah melakukan berbagai upaya itu baru 296.059. Jadi persentasenya masih kecil untuk formasi ini," ujar Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Nunuk Suryani di Gedung D Kemendikbudristek, Kamis.

Nunuk menerangkan, seleksi guru PPPK tahun lalu masih menyisakan sekitar 62.524 guru pelamar P1 yang belum mendapatkan formasi. Dengan segala upaya yang sudah dilakukan, guru pelamar P1 sisa seleksi tahun lalu yang dapat diakomodasi pada seleksi guru PPPK tahun ini sebesar 50.248 orang guru.

"P1 2023 bisa terserap berdasarkan pemetaan kita ini, meski belum dimulai seleksinya, ada 50.248 orang P1 yang bisa terserap. Sedangkan sisanya, di tahun ini kalau masih dengar banyak P1 yang belum dapat formasi. Itu karena memang usulan dari daerah tak bisa terakomodasi," kata Nunuk.

Peran guru BK penting...

Ikuti Whatsapp Channel Republika