Kamis 09 Nov 2023 16:18 WIB

Wapres Minta Caleg Beri Santunan Saat Pemilu untuk Bantu Atasi Kemiskinan Ekstrem

Saat ini angka kemiskinan di Indonesia secara keseluruhan masih sekitar 9,36 persen.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Agus raharjo
Wakil Presiden KH Maruf Amin didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Foto: Republika/ Fauziah Mursid
Wakil Presiden KH Maruf Amin didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mendorong keterlibatan seluruh pihak dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024. Wapres mendorong peran partai politik melalui para calon anggota legislatif (caleg) yang berkancah pada Pemilu 2024.

"Karena selain APBN, APBD tentu ada lagi APB Parpol, kan mereka mestinya memberi pada masyarakat dan memberi santunan santunan. Jadi ada caleg-caleg itu kan nanti juga, jadi kita harapkan nanti kemiskinannya lebih cepat turun," ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangannya kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Baca Juga

Kiai Ma'ruf menyatakan, pemerintah mengerahkan berbagai upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Mulai dari langkah kementerian/lembaga, pemerintah daerah mulai tingkat provinsi, kabupaten hingga kota.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini angka kemiskinan di Indonesia secara keseluruhan masih sekitar 9,36 persen per Maret 2023 atau sebesar 25,90 juta orang. Sedangkan angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 berada di angka 1,12 persen atau turun dibandingkan Maret 2022 sekitar 2,04 persen.

"Berkat kerja daerah yang baik bersama dengan pusat sekarang menurut survei BPS pada Maret 2023 itu sudah di posisi 1,12 belas persen, artinya itu sudah landai. Karena itu pemerintah memberikan penghargaan kepada daerah daerah yang berkinerja baik," ujar Kiai Ma'ruf.

Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ini pun berharap angka 1,12 persen ini bisa terus ditekan di satu tahun tersisa. "Sisanya nanti itu ada percepatan walau pun memang menghadapi kesibukan tahun politik ya pemilu, kita harapkan bisa diharapkan nanti hasilnya lebih baik," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement