REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengawasi dan mengontrol KPU dan Bawaslu. Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya di pembukaan rakornas penyelenggara pemilu di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
"Sehingga tadi bisik-bisik di ruang tunggu, saya sampaikan ke Pak Ketua DKPP, karena kan tugasnya memang mengawasi dan mengontrol KPU dan Bawaslu. Kalau di daerah dibantu oleh tim pemeriksa daerah," kata Jokowi.
Ia menekankan, DKPP memang harus berani dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. "Ya memang harus berani mengontrol tegas mengawasi, kalau ada yang tidak benar ya berani meluruskan," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, penyelenggaraan pemilu merupakan pesta demokrasi terbesar di mana terdapat 840 ribu tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh daerah. Karena itu, berbagai tantangan dalam penyelenggaraannya pun juga sangat besar.
"Tantangan-tantangannya juga besar baik mengenai bagaimana agar tata kelola pemilu ini akuntabel, berintegritas, juga mekanisme distribusi, mekanisme pengamanan, bukan barang yang mudah," kata dia.
Selain itu, Jokowi juga mendorong DKPP untuk mewujudkan kontestasi yang berkualitas, damai dan sejuk, serta kontestasi tanpa hoaks dan ujaran kebencian. "Sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita. Serta tentu saja proses dan hasil yang legitimate dan tepercaya," ujar dia.
Karena itu, Jokowi pun meminta agar semua pihak mempersiapkan penyelenggaraan pemilu ini dengan detil dan harus turun mengecek kondisi di lapangan. Bahkan ia meminta agar DKPP menggunakan teknologi terkini untuk melakukan pengawasan.
"Kalau bisa gunakan teknologi terkini karena tadi anggarannya sudah naik 200 persen untuk DKPP, lakukan inovasi dengan masukan-masukan dari rakyat sehingga kita bisa menjaga suhu politik tetap kondusif tetap aman dan damai," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika