REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon presiden (capres), Ganjar Pranowo mengatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia akan terlihat lewat pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Hal tersebut disampaikannya lewat forum yang digelar oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia yang mengangkat tema "Arah dan Strategi Politik Luar Negeri".
"Bagaimana kemunduran kita masih bangga. Ukuran kebanggaan kita pemilu besok ada yang intervensi, nggak? Kalau pemilu besok bisa jurdil, maka kita mesti bangga pada demokrasi kita," ujar Ganjar di Kantor CSIS Indonesia, Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Namun, demokrasi Indonesia akan mengalami kemunduran jika adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkuasa. Ia berharap hal tersebut tak terjadi, agar melahirkan calon-calon pemimpin seperti dirinya yang telah melewati mekanisme politik yang baik.
"Kalau kemudian itu tidak, maka kita akan set back, maka civil society sekarang menjadi punya peran yang sangat penting untuk menjaga itu," ujar Ganjar.
Di samping itu, ia menyinggung fenomena anak-anak muda Indonesia saat ini yang tak mau terlibat dalam partai politik. Namun, mereka justru tertarik untuk langsung menjadi kepala daerah dan presiden.
Ganjar membandingkan saat ia mahasiswa yang sudah terlibat politik, karena suara-suara rakyat yang tak pernah didengar negara. Karena hal itulah, ia memilih bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
"Sehingga pada saat saya menyampaikan kepada anak-anak muda, apakah kamu tertarik pada partai politik untuk bergabung? Ternyata sebagian tidak, tapi ketika saya tanya apakah kamu tertarik jadi bupati atau wali kota, tertarik jadi gubernur, tertarik jadi presiden? Mereka tertarik," ujar Ganjar.
"Tugas kita yang lebih senior untuk memberikan edukasi kepada mereka bahwa proses itu penting, termasuk bagaimana memahami proses dalam politik luar negeri kita. Sehingga kita boleh punya kepentingan nasional, tetapi kita tidak bisa mengabaikan karena kita hidup jadi bagian dari dunia," katanya melanjutkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika