REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan komitmen partainya dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah isu keretakan hubungan keduanya. Termasuk menjaga komitmen kadernya yang menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Kami tetap menempatkan menteri dalam tugas yang sangat penting untuk bangsa dan negara, menteri sebagai pembantu presiden. Nah sehingga skala prioritas menteri itu adalah membantu Bapak Presiden Jokowi dan Wapres Bapak KH Ma'ruf Amin," ujar Hasto di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (2/11/2023).
PDIP melihat berbagai tantangan dihadapi Indonesia di tengah situasi global yang tak kondusif. Ketidakpastian membuat sektor ekonomi dalam negeri menurun.
"Dalam situasi tantangan-tantangan eksternal dan tantangan dalam negeri yang tidak mudah, maka sebaiknya fokus semuanya itu pada upaya mengatasi masalah perekonomian itu," ujar Hasto.
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa banyak kadernya yang sedih dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Khususnya setelah Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto.
Namun ia menegaskan, partai berlambang kepala banteng itu tidak baperan dengan yang terjadi terhadap Jokowi. Bahkan, PDIP tetap menyampaikan komitmennya mengawal pemerintahan Kabinet Indonesia Maju hingga periodenya berakhir.
"Bagaimanapun kita harus mengawal, kita harus menyukseskan kepemimpinan Pak Jokowi sampai dengan akhir jabatan dan program-program pemerintah kita tuntaskan. Karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan lebih mempercepat lagi, supaya Indonesia itu bisa pulih," ujar Djarot di kawasan Matraman, Jakarta, Senin (30/10/2023).
Kubu pengusung Ganjar-Mahfud juga memiliki tujuan yang sama dengan Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara unggul. Ia pun menjawab bahwa PDIP tak akan berubah sikap menjadi oposisi di sisa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Iya dong (tidak menjadi oposisi)," jawab Djarot.
Di samping itu, ia menyambut baik Jokowi yang mengundang tiga bakal calon presiden (capres), yakni Ganjar, Anies Rasyid Baswedan, dan Prabowo Subianto. Menurutnya, persatuan harus diutamakan untuk menjaga stabilitas politik jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Ia juga mengingatkan Jokowi untuk netral sebagai kepala negara pada kontestasi nasional mendatang. Termasuk tak menggunakan instrumen negara, meskipun Gibran Rakabuming Raka adalah anaknya yang maju sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo.
"Jangan sampai instrumen kekuasaan itu memihak kepada salah satu kandidat. Jangan sampai misalkan meskipun Mas Gibran itu putranya Pak Jokowi kemudian digunakan infrastruktur kekuasaan untuk mendukung Prabowo," ujar Djarot.
Ikuti Whatsapp Channel Republika