REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah mengatakan, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah pasangan yang ideal dibandingkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar. Karena itu, ia optimistis, pasangan tersebut dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran.
"Sekarang ini kita sadar ada di tengah, dagangan kita, dagangan yang paling ideal, yang penting tarinya dibikin anggun. Insya Allah semua ke kita, jadi logika kita bisa menang satu putaran itu sangat mungkin, karena memang kita adalah kandidat yang sangat indah," ujar Fahri dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (2/11/2023).
Menurut Fahri, kandidat lain akan sulit menarik suara dari kelompok usia muda, yang jumlahnya mencapai 60 persen itu. Meskipun Ganjar-Mahfud ataupun Anies-Muhaimin sudah berbicara masalah milenial dan pemuda hingga berbusa-busa.
"Orang boleh ngomong soal milenial dan pemuda, tapi begitu Gibran tampil, lewat semua itu orang. Mereka terlalu terpesonafikasi terhadap calon kita, karena tidak ada seperti calon kita. Itu yang membuat orang sakit perut, apa boleh buat, salah sendiri kan?" ujar Fahri.
Mantan Wakil Ketua DPR itu menilai, saat ini, banyak pihak yang naik pitam terhadap keikutsertaan Gibran pada Pilpres 2024. Terutama dari partai tertentu, karena wali kota Solo tersebut dianggap sebagai figur yang penting di internalnya.
Pihak yang marah itu, menurut Fahri, justru selama ini merasa berseberangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai, mereka juga terus mendorong kampanye hitam dan narasi kritis terhadap pribadi Jokowi dengan mengangkat isu politik dinasti.
"Politik tak relevan di Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Dalam demokrasi, doktrinnya adalah mustahil dalam demokrasi ini satu orang mengontrol semua permainan," ujar Fahri.
Dia menilai, kemarahan pihak tertentu itu merupakan fakta politik yang harus dihadapi jelang kontestasi nasional. Kendati demikian, ia optimistis, Prabowo-Gibran bisa melalui situasi politik saat ini dan memenangkan Pilpres 2024.
"Begitu Mas Gibran muncul sebagai kartu yang signifikan dahsyat, akibatnya banyak orang marah. Tapi bahwa Prabowo-Gibran adalah simbolisasi dari idealnya kepemimpinan yang akan datang," ujar Fahri.
Gibran picu disrupsi politik
JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menganalogikan Gibran Rakabuming Raka seperti perusahaan rintisan atau startup di bidang teknologi. Kemunculannya adalah potensi besar yang mendisrupsi produk-produk konvensional yang sudah ada sebelumnya.
"Gojek misalnya, ketika baru lahir kan menimbulkan disrupsi teknologi, karena memang regulasinya tidak siap mengantisipasi kemajuan teknologi, padahal punya potensi berkembang. Ini analogi yang saya coba pakai untuk menjelaskan fenomena Gibran," ujar Qodari dalam diskusi daring, Kamis (2/11/2023).
Gibran sendiri adalah bakal calon wakil presiden (cawapres) termuda sepanjang Indonesia modern. Selama ini, posisi tersebut diisi oleh sosok senior, dimulai pada era Presiden Soeharto seperti Sudarmono, Tri Sutrisno, BJ Habibie, dan lain-lain.
"Jadi nggak mudah memang mendisrupsi pikiran sebagian politisi kita, terutama yang senior-senior. Mereka melihat Gibran ini agak aneh, karena dalam kacamata politik selalu dilihat harus melalui proses birokratisasi," ujar Qodari.
Padahal, politik itu seharusnya dilihat seperti dunia usaha dan tidak boleh memakai kacamata birokrasi. Sebab jika memakai kacamata birokrasi, tentunya orang-orang muda tak akan bisa mengisi posisi-posisi strategis.
Namun ketika berbicara dalam dunia bisnis, maka tidak akan kaku melihatnya, karena tidak ada soal batas usia. Dunia tersebut mengutamakan kemampuan eksekusi dan organisasi, sehingga bisa mendatangkan laba.
"Visi dan misinya anak muda ini jauh ke depan, dan dimungkinkan lakukan percepatan. Kalau di dalam politik, masa usia dipertanyakan, tapi kalau dalam bisnis apakah ada yang mempersoalkan kalau direkturnya atau pemiliknya, umurnya 28 tahun, sementara karyawannya usia 60-an," ujar Qodari.
Di samping itu, ia yakin gugatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di sidang di Majelis Kehormatan MK (MKMK) terkait dugaan pelanggaran etik dalam putusan tentang batas usia capres-cawapres tidak akan mengubah putusan.
"Kalau misalnya nanti ditemukan masalah-masalah dalam proses pengambilan keputusan, tetap tidak akan membatalkan putusan. Sudah ada contohnya, pernah terjadi peristiwa Akil Mochtar ditangkap, karena kasus suap kan putusannya tidak berubah, tidak dibatalkan. Apalagi dalam kasus ini, tidak ada unsur pidananya," ujar Qodari.
Nawir Arsyad Akbar
Ikuti Whatsapp Channel Republika