REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju akan menggelar pertemuan untuk membahas bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto di Jakarta pada Jumat (13/10/2023). Forum tersebut tentu akan membahas daftar nama yang diusulkan menjadi pendamping Prabowo.
"Kita partai-partai koalisi pada dasarnya itu menyerahkan sepenuhnya soal cawapres kepada Pak Prabowo, tetapi pak Prabowo kemudian mengajak kepada ketua-ketua umum partai koalisi untuk kemudian membahas agar terjadi musyawarah dan mufakat," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023) malam WIB.
Saat ini, sudah beredar empat kandidat bakal cawapres untuk Prabowo. Pertama adalah Menteri BUMN Erick Thohir yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) dan Airlangga Hartarto yang didorong Golkar.
Berikutnya, nama Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka didorong relawan dan organ sayap Gerindra. Adapun nama terakhir adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
"Itu beberapa calon memang yang diajukan, sehingga saya pikir pertemuan besok baru merupakan simulasi-simulasi yang kemudian nanti akan diputuskan bersama oleh ketua umum-ketua umum partai koalisi," ujar Dasco.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo adalah sosok yang benar-benar memperhatikan situasi masyarakat saat ini. Termasuk, kesulitan para orang tua dalam berusaha memberikan anaknya pendidikan yang baik.
Karena hal itulah, yang mendorong Prabowo untuk kembali maju ikut kontestasi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Padahal, menurut dia, Prabowo sesungguhnya tak terlalu berambisi mendapatkan posisi tersebut.
"Pak Prabowo ingin apa yang akan kita perjuangkan, yakni jabatan presiden, Pak Prabowo selalu mengatakan, silakan jabatan ini (presiden) dijadikan alat untuk memajukan rakyat Indonesia," ujar Muzani dalam sambutannya di deklarasi relawan Perisai Prabowo di Jakarta, Senin (9/10/2023).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), tak semata-mata otomatis membuat Gibran menjadi pendamping Prabowo.
Pasalnya, ada perhitungan sangat detail yang harus dilakukan oleh menteri pertahanan (menhan) tersebut. Namun, jika Prabowo memilih Gibran sebagai bakal cawapresnya, Burhanuddin melihat, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi.
Kader PDIP tersebut dapat menjadi aset atau malah beban elektoral bagi Prabowo pada Pilpres 2024. "Pasti akan dihitung secara matang seberapa besar potensi Gibran, apakah ketika menjadi pendamping Pak Prabowo dia menjadi electoral liability atau electoral asset," ujar Burhanuddin dalam analisisnya yang diunggah di akun Youtube Indikator Politik Indonesia di Jakarta, Kamis.
Gibran jadi beban...
Ikuti Whatsapp Channel Republika
