Kamis 12 Oct 2023 07:01 WIB

KSP Moeldoko Dorong Tuntaskan Pengadaan Tanah di Proyek Kilang LNG Masela

Pembangunan kilang LNG Masela senilai Rp 310,8 triliun ditargetkan beroperasi 2027.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Erik Purnama Putra
KSP Moeldoko saat ditemui awak media di Pullman Hotel, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2023).
Foto: Republika/Zainur Mahsir Ramadhan
KSP Moeldoko saat ditemui awak media di Pullman Hotel, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong percepatan penyelesaian permasalahan pengadaan tanah Pulau Nustual Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masel. Tujuannya tersebut agar proyek pembangunan kilang LNG di Masela, Maluku terus berjalan.

Pembangunan kilang LNG Masela senilai 19,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 310,8 triliun tersebut akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya di Maluku. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan, proyek tersebut bisa menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah.

Dia mendorong penyelesaian permasalahan pengadaan tanah Pulau Nustual harus berdasarkan pada urgensi dari proyek kilang LNG di Masela. "Jangan sampai masalah kecil justru menghilangkan urgensi dan nilai proyeknya. Ini harus dicarikan alternatif penyelesaian, jangan kaku," kata Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta pada Kamis (12/10/2023).

Pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan kilang LNG di Masela masih menemui hambatan. Hingga kini, belum ada titik temu soal kompensasi untuk pembebasan lahan antara masyarakat yang masih belum menerima keputusan tentang nilai lokasi dan pemerintah.

 

Moeldoko mengatakan, proyek pembangunan kilang LNG di Masela harus tetap jalan. Namun tidak boleh meninggalkan berbagai persoalan yang bisa menganggu stabilitas. Saat ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah meninjau ulang hasil perhitungan nilai lokasi yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

"Hasil review BPKP, ada komponen yang belum dihitung oleh KJPP, terutama terkait kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk diperhitungkan sebagai tambahan kompensasi," kata Moeldoko.

Atas hasil itu, Moeldoko berpesan agar semua pihak sepakat dilakukan penilaian ulang oleh lembaga independen dan metode penilaian dilengkapi dengan dat terbaru. Atau bisa juga dengan tambahan transaksi pembanding baru dengan melibatkan pemerintah daerah.

"Kita berupaya keras mencari jalan tengah. Kita tidak ingin proyek ini (kilang LNG di Masela) tidak jalan. Kita juga tidak ingin proyek ini menimbulkan persoalan sosial di masyarakat," kata Moeldoko.

Proyek Kilang Gas Alam Cair (LNG) Masela di Maluku merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek gas Masela yang diperkirakan bisa memproduksi 1.600 juta standar kubik per hari (MMSCFD) gas atau setara 9,5 juta ton LNG per tahun (mtpa), gas pipa 150 MMSCFD, dan 35 ribu barel minyak per hari ditargetkan berproduksi pada 2027.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement