REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD DKI Jakarta menyoroti tingginya angka kebakaran yang terjadi di Ibu Kota sepanjang 2023 ini. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk mengevaluasi dan mengantisipasi faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran, mulai korsleting listrik, pembakaran sampah, hingga puntung rokok.
"PAN menyoroti banyaknya kasus kebakaran yang terjadi di DKI Jakarta. Menurut data dari bulan Januari hingga September 2023 sudah ada 1.034 kasus kebakaran yang terjadi," kata anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta, Syahroni, dalam rapat pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2024 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2023).
Syahroni menyebut, data yang sama menunjukkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan kebakaran. Paling banyak terjadi karena faktor listrik, kemudian pembakaran sampah oleh warga, faktor rumah tangga, serta api rokok.
"Berdasarkan faktor yang paling banyak adalah karena instalasi listrik. Kami fraksi PAN meminta agar dapat dilakukannya antisipasi secara maksimal terhadap instalasi listrik yang sudah tua dan over capacity," ujarnya.
Syahroni menyebut, pihaknya juga merekomendasikan untuk diadakan satuan tugas (satgas) untuk melakukan pemantauan terhadap potensi terjadinya kebakaran. Hal itu sebagai upaya pencegahan terhadap semakin tingginya kasus kebakaran akibat masalah listrik seperti korsleting atau arus pendek.
"Kami juga meminta adanya satuan tugas khusus untuk dapat memantau potensi kebakaran di setiap kelurahan dengan bekerjasama dengan RW dan RT," tutur Syahroni.
Dalam kesempatan yang sama, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyoroti kebakaran yang makin intens terjadi di Jakarta. PKS mengaku prihatin atas banyaknya kejadian kebakaran yang menyebabkan warga mesti mengungsikan diri.
"PKS menyampaikan keprihatinannya atas tingginya angka kebakaran di Jakarta di musim kemarau panjang ini, sehingga banyak warga Jakarta yang kehilangan harta benda dan harus tinggal di pengungsian," kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI, Solikhah.
Pihaknya pun mengajak masyarakat untuk semakin waspada terhadap bahaya kebakaran di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Di samping itu, dia meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menganggarkan dana lebih untuk penanganan korban kebakaran.
"Fraksi PKS juga meminta agar SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait mengalokasikan anggaran tambahan untuk masa rescue bagi para korban kebakaran, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi selama para korban tinggal di pengungsian," tutur Solikhah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika