REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyarankan kepada Pemprov Bali agar mempertimbangkan opsi pendanaan dalam negeri, selain pinjaman asing, untuk pembangunan moda transportasi Light Rail Transit (LRT).
Saran tersebut disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada Kepala Dinas Perhubungan Bali, IGW Samsi Gunarta dan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra usai mereka bertemu Suharso dalam pembahasan pengembangan LRT.
"Mengingat urgensi pelaksanaan, Menteri Monoarfa akan mendorong opsi pendanaan berupa pinjaman dalam negeri untuk memastikan kehadiran pemerintah dalam proyek ini," kata Samsi Gunarta dalam keterangannya di Denpasar, Bali, Rabu (4/10/2023).
Dana pinjaman dalam negeri ini nantinya dapat digunakan untuk membangun prasarana berupa terowongan, trek, stasiun, depo, dan konstruksi sipil lainnya.
Bali-Kerthi Development Fund (BDF) yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu di Bali, bisa menjadi Special Purpose Vehicle (SPV) guna mengelola sumber dana nonpemerintah yang digunakan khusus untuk pembiayaan pembangunan Bali termasuk proyek pembangunan LRT.
"Kita sudah diminta harus mulai menyiapkan timeline dan menghitung mundur dari saat groundbreaking yang direncanakan di awal atau periode semester I 2024 depan," ujar Kepala Dishub Bali itu.
"Kita harus bergerak cepat karena proyek ini sudah bergulir sangat cepat, dan pemerintah pusat sudah mulai mengambil posisi. Bahkan meminta, dan memberikan beberapa alternatif jalan keluar bagi Bali untuk mengembangkan dan mengoperasikan LRT," sambung pejabat Pemprov Bali itu.
Dalam pertemuan Pemprov Bali dan Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, Samsi mengungkapkan adanya pembahasan soal upaya mendapat pembiayaan lebih lanjut agar LRT nantinya dapat terus beroperasi.
Diusulkan agar LRT menjadi bagian dari perluasan layanan bandara, sehingga memberikan alternatif lebih efisien bagi pengguna bandara serta membantu memecah kemacetan sekitarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
