REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemprov Bali menandatangani kesepakatan bersama tentang pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik di Ruang Pola, Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Senin (10/7/2023). Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya siap memberikan bantuan pengalaman membangun MRT di Bali.
"Dulu kita mulai dari tahun Pak Joko Widodo (Jokowi) dan lanjut sampai hari ini. Mungkin suasananya berbeda dengan Bali, saya rasa Pak Wayan sebagai gubernur Bali satu irama mungkin dan sudah ada contohnya DKI Jakarta," kata Heru di Jakarta.
Dia menjelaskan, pembangunan MRT awalnya penuh dengan polemik dan penolakan. Namun, kini tentu pembangunannya bisa lebih mudah. Contohnya pembangunan LRT dan MRT yang tidak ada lagi penolakan dari masyarakat. "Nanti silakan mana konsep yang paling cocok di Bali," kata Heru.
Pihaknya pun menyerahkan masalah itu kepada Pemprov Bali untuk memilih mana moda transportasi yang sesuai dengan kondisi fisik di Pulau Dewata. "Karena Pemda DKI ini sifatnya memberikan pelayanan publik. Tapi, di Bali kan juga memberikan pelayanan publik terhadap turis. Nah, sehingga tiket bisa lebih sesuai realitas di lapangan nilainya berapa," ujar Heru.
Dia menjelaskan, kalau MRT di DKI Jakarta sepanjang 16 kilometer dikenakan harga tiket Rp 14 ribu. "Jadi, kita memberikan subsidi masih jauh dari realitas. Mudah-mudahan Bapak bisa membuat subsidi silang, misalnya, wisatawan bayarnya berapa dan warga lokal bayarnya berapa," ujar Heru.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, terdapat masalah yang saat ini dihadapi Bali terkait transportasi publik. Karena itu, Pemprov Bali membutuhkan pengalaman yang selama ini sudah berjalan di Jakarta untuk nantinya diterapkan dengan penyesuaian di Bali.
"Ekonomi Bali sudah pulih sekarang dan terlihat bahwa daya tarik ini semakin meningkat. Salah satu masalah adalah macet, terutama di Kabupaten Badung dan Denpasar. Itulah sebabnya kami mulai memikirkan transportasi publik, salah satu yang sedang kami kembangkan adalah pengembangan transportasi berbasis rel," kata Koster
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, lingkup kerja sama yang akan ditindaklanjuti, antara lain, pengembangan dan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, penyelenggaraan ketahanan pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan badan usaha milik daerah, serta pengembangan transportasi publik.
"Melalui kesepakatan bersama ini diharapkan kemitraan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bali dapat memberikan harapan positif dan mendorong kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan pembangunan, serta layanan publik yang merata dan berkualitas," kata Joko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika