REPUBLIKA.CO.ID, Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan menyatakan tidak mau ambil pusing soal perolehan elektabilitas berdasarkan hasil survei yang belum mampu menyaingi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di wilayah Jawa Timur (Jatim). Anies menyatakan hal ini di sela kunjungannya ke beberapa daerah di Jatim pada akhir pekan lalu.
"Kami yang penting menjangkau, bertemu, silaturahim, dan memberikan penjelasan soal tujuan pada semua masyarakat karena angka-angka itu bisa gonta-ganti," kata Anies dalam keterangannya di Surabaya, Senin (2/10/2023).
Pada Ahad (1/10/2023), Anies menghadiri acara "Sidosermo Bersholawat Dalam Rangka Maulid Akbar Sekaligus Haul Assayyid Sulaiman Mojoagung Jombang di lingkungan Pondok Sidosermo, Surabaya. Dalam kesempatan itu, Anies tak memungkiri acap kali mendapatkan pertanyaan soal perolehan elektabilitas pada tabel survei untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ia mengatakan, hasil suatu survei merupakan kondisi atau potret angka yang terjadi sebelum berlangsungnya agenda konstelasi politik. "Sementara pemilu itu potret di tanggal 14 Februari, surveinya boleh naik turun," ucapnya.
Perolehan elektabilitas pada hasil survei Pilpres 2024 disebutnya sama ketika dirinya mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Pengalaman kami ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta tidak ada satu survei pun yang pernah menempatkan kami nomor dua, apalagi nomor satu, semuanya menempatkan nomor tiga," ucapnya.
"Apakah benar hasilnya seperti itu? Ternyata tidak," lanjutnya.
Karenanya, Anies menyatakan tak mau terpaku pada hasil survei, namun ingin fokus bersama bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar dan para jajaran partai di Koalisi Perubahan untuk mewadahi aspirasi rakyat, sekaligus menyusun langkah pemenangan di Pilpres 2024.
"Kami sekarang konsentrasi untuk menjangkau semua, sosialisasi semua, karena saya yakin bahwa rakyat Indonesia menginginkan adanya keadilan, menginginkan adanya pembaharuan, dan itu yang kami tawarkan, kami sosialisasikan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika