REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menginisiasi Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon Mangrove. Gerakan tersebut dicanangkan ICMI dengan menggandeng Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Ketua Dewan Penasihat ICMI, Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan, ilmuwan dan intelektual harus akrab dengan isu-isu lingkungan hidup. Pasalnya, persoalan lingkungan merupakan masalah nyata yang menyangkut nasib kemanusiaan, terutama di Indonesia.
Dia merasa, Indonesia merupakan salah satu negara yang ringkih dari segi alam. Jimly mencontohkan, di Marunda, Jakarta Pusat ada sebuah masjid yang dibangun sekitar 1993-1995, kini kondisinya sudah hampir tenggelam. Hal itu karena permukaan air laut terus naik.
Padahal, dari pembangunan masjid sampai sekarang belum ada 30 tahun. Masjid yang tadinya rutin dipakai penduduk setempat untuk menunaikan sholat sekarang sudah terendam.
"Jadi, bayangkan kalau Jakarta dalam 100 tahun bisa tenggelam, dan itu bukan cuma dialami Kota Jakarta, semua daerah-daerah pantai menghadapi masalah yang sama karena air laut tinggi," kata Jimly di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2023).
Jimly mengingatkan, perubahan iklim menyebabkan gunung es di kutub utara dan selatan mencair. Indonesia dengan 17 ribu pulau, sambung dia, semakin rawan kalau tidak segera merespon masalah itu karena bisa jadi fatal pada masa depan.
Apalagi, kata eks ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, dari 17 ribu pulau, konon kabarnya sudah banyak yang hilang dan sudah tenggelam. Salah satu solusi tidak lain menanam pohon mangrove karena bisa mengatasi abrasi dan mencegah air laut masuk ke tanah.
Jimly menekankan, target satu miliar pohon mangrove memang tampak heboh. Tapi, ia merasa, bukan tidak mungkin kalau kita bersama-sama dan semua komponen bangsa bersama sama ICMI menggerakkan 270 juta masyarakat.
Misalnya, jika ada 100 juta saja warga berpartisipasi menanam satu pohon setiap tahun, berarti dalam 10 tahun selesai target itu. Apalagi, ada kegentingan dan kegentingan itu yang perlu diyakinkan ke semua orang. "Saya sempat menulis tentang green constitution, saya perbandingkan demokrasi dan ekokrasi," ujar Jimly.
Menurut dia, demokrasi mengidealkan liberalisasi individu, mendahulukan manusia, tapi mengabaikan lingkungan. Hal itu terjadi karena manusia mengendalikan semua. Jimly menyebut, manusia yang dulu hidup dalam alam, kini berganti alam yang hidup dalam diri manusia.
Jimly merasa, kita bisa memulai konsep demokrasi-ekokrasi yang seimbang, membuat bukan hanya manusia yang memiliki hak asasi, tapi lingkungan hidup. Pasalnya, ekokrasi turut memberi kekuasaan kepada lingkungan hidup.
"Ini pencanangan, tapi nanti semua pengurus ICMI akan bergerak di tiap daerahnya, dan saya sampaikan, usul kepada pemerintah, supaya Menko PMK (Muhadjir Effendy) dan Menteri Pendidikan (Nadiem Makarim) bisa menggerakkan mahasiswa dosen dan siswa," kata Jimly.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
