Senin 18 Sep 2023 20:15 WIB

Puluhan Keluarga Korban Bencana di Bogor Bakal Direlokasi

Sebanyak 40 kepala keluarga korban bencana di Kota Bogor akan direlokasi.

Rep: Shabrina Zakaria/ Red: Bilal Ramadhan
Seorang warga melihat kondisi tanah longsor di Jalan Babakan Fakultas, Tegallega, Kota Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 40 kepala keluarga korban bencana di Kota Bogor akan direlokasi.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Seorang warga melihat kondisi tanah longsor di Jalan Babakan Fakultas, Tegallega, Kota Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 40 kepala keluarga korban bencana di Kota Bogor akan direlokasi.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Sebanyak 40 kepala keluarga (KK) korban bencana di Kota Bogor akan direlokasi ke hunian baru yang akan dibangun di Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Selain karena rumahnya terdampak bencana, rumah milik 40 KK tersebut berada di zona hitam rawan bencana sehingga harus direlokasi.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyebutkan 40 KK itu berasal dari Kelurahan Empang, Lawanggintung, dan Batutulis. Di mana pada Maret lalu, puluhan KK itu terdampak bencana longsor dan banjir.

Baca Juga

Dedie menjelaskan, nantinya akan ada 40 unit rumah yang akan dibangun di lahan seluas 7.000 meter persegi di Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. 

“Adapun saat ini yang sudah akan kita bangun mulai pekan depan ada 40 rumah, yang bentuknya bangunan precast, siap jadi. Mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa selesai dan bisa ditempati,” kata Dedie ketika ditemui Republika di Bogor Selatan, Senin (19/9/2023).

Dedie mengatakan, pembangunan 40 unit rumah ini menggunakan anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pada Maret lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengusulkan dana sebesar Rp 6 miliar untuk relokasi korban bencana, namun belum diketahui berapa besar yang akan disetujui.

Tak hanya membangun unit rumah, Dedie mengatakan, fasilitas pendukung hingga sarana dan prasarana di titik relokasi ini. Mulai dari jalan masuk, sanitasi, septic tank komunal, drainase, listrik, hingga air PDAM.

"Sehingga masyarakat masuk kesana sudah bisa menikmati. Setelah ini akan coba kita koordinasikan dengan instansi terkait untuk bisa menyelesaikan secara tuntas lokasi yang akan menjadi tempat relokasi ini,” jelasnya.

Di lokasi yang sama, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah, mengatakan Pemkot Bogor mengusulkan dana sebesar Rp 6 miliar itu tidak hanya untuk membangun rumah. Namun juga teemasuk fasilitas pendukung.

Dari usulan tersebut, lanjutnya, BNPB akan melakukan verifikasi ke lapangan apakah anggaran yang diusulkan mencukupi, kurang, atau bahkan lebih. Setelah disetujui, anggaran itu baru kemudian akan disalurkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor.

“Nanti dari hasil itu, baru anggarannya kita salurkan ke BPBD Kota Bogor. Tinggal BPBD melaksanakan dari bantuan yang kita berikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jarwansyah menyebutkan, satu unit rumah yang akan dibangun akan memakan anggaran seharga Rp 60 juta. Rumah tersebut akan menjadi hak milik warga, namun tidak serta merta diberikan begitu saja surat-surat kepemilikannya.

“Mungkin 10-15 tahun dulu. Karena kalau diberikan nanti dijualain. Semua rumah yang kita bangun di semua daerah yang relokasi, boleh ditempati, boleh dimiliki, tapi suratnya belum boleh dikasih. Karena takut digadaikan,“ kata Jarwansyah.

Terkait hal tersebut, ia menyerahkan pengawasannya kepada Pemkot Bogor. Sebab BNPB hanya berkewajiban menyalurkan dana dan mengawasi pembangunan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Teofilo Patrocinio Freitas, mengatakan saat ini para korban bencana masih tinggal di hunian sementara (huntara). Menggunakan dana bantuan dari Pemkot Bogor untuk tiga bulan.

Namun, kata Theo, para warga korban bencana itu bisa menggunakan uang yang diberikan secara bijaksana. Sehingga ada beberapa dari mereka yang bisa menggunakan uang tersebut selama enam bulan.

“Kalau sudah habis (uang) hunian sementara, saya dari awal seizin Bu Sekda dan Pak Wali, kita arahkan ke Rusunawa kalau mereka nggak mampu untuk mengontrak sendiri. Di Rusunawa gratis,” kata Theo.

Dia pun berharap, pembangunan rumah untuk relokasi warga ini bisa berjalan lancar. Sehingga bisa selesai dan ditempati pada akhir tahun ini sesuai target.

Diketahui, pada Maret 2023 Pemkot Bogor terus memetakan wilayah yang termasuk dalam zona hitam atau rawan bencana untuk ditinggali. Di samping itu, Pemkot Bogor juga memiliki tiga opsi lahan yang akan digunakan untuk merelokasi warga dari zona hitam.

Sebelumnya tiga lahan milik Pemkot Bogor yang menjadi alternatif. Satu titik ada di Kota Bogor yakni di Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, sedangkan dua titik ada di Kecamatan Ciawi dan Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement