REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyebutkan, pengadaan aparatur sipil negara (ASN) tahun ini difokuskan pada pemberian ruang untuk pemenuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan jabatan-jabatan pegawai negeri sipil (PNS) secara terbatas. Jabatan PNS secara terbatas itu terdiri dari tenaga fungsional dosen dan PNS di bidang hukum.
“Untuk pengadaan ASN tahun ini kebijakan dari Kemenpan-RB selain kita akan memberikan ruang untuk PPPK, juga jabatan-jabatan PNS secara terbatas,” ujar Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Kemenpan-RB, Aba Subagja, dikutip Jumat (15/9/2023).
Aba menerangkan, jabatan-jabatan PNS secara terbatas yang dimaksud itu terdiri dari dua jabatan. Pertama, tenaga fungsional dosen. Dia menerangkan, ada banyak kekosongan tenaga fungsional dosen di perguruan-perguruan tinggi, bahkan di perguruan tinggi berstatus perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH).
Sebab itu, jabatan itu menjadi salah satu fokus pengisian formasi selain pengisian dosen PPPK. “Tahun ini kita buka untuk mengisi gap PNS yang memang akan menduduki jabatan fungsional dosen. Selain itu juga ada dosen PPPK, khususnya bagi mereka yang memang sudah bekerja,” tegas dia.
Lalu, jabatan PNS berikutnya yang akan diakomodir pada seleksi calon ASN (CASN) tahun ini terkait dengan bidang hukum. Dimana, jabatan PNS di bidang hukum itu terdiri dari tenaga hakim, jaksa, hingga tenaga intelijen. Untuk tenaga intelijen termasuk di dalamnya tenaga intelijen keuangan.
“Jadi itulah jabatan-jabatan yang memang formasinya sudah kita siapkan. Ada 18 ribu lebih yang memang nanti akan diisi dari CPNS,” terang Aba.
Selain jabatan-jabatan PNS terbatas di atas, seleksi CPNS tahun ini juga difokuskan untuk memenuhi PPPK, terutama untuk menuntaskan tenaga honorer yang mencapai jumlah 2,3 juta saat ini. Guru dan tenaga kesehatan menjadi jabatan yang diutamakan di dalam pemenuhan PPPK tahun ini. Barulah yang ketiga PPPK untuk tenaga teknis lainnya.
“Saat ini kita masih memiliki eks tenaga honorer dan juga tenaga non ASN yang jumlahnya kurang lebih ada 2,3 juta. Kemarin berdasarkan kebijakan Menpan-RB dan implementasinya oleh BKN, karena tingkat kelulusannya sangat rendah, sudah dilakukan reformulasi,” kata dia.
Dengan sudah direformulasi itu, pihaknya berharap 70 persen lebih tenaga honorer dapat lolos seleksi PPPK kali ini. Selain reformulasi, pihaknya juga sudah membuat kebijakan agar tenaga honorer kategori 2 (THK 2) maupun tenaga non ASN mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk bisa lolos seleksi, terutama bagi guru dan tenaga kesehatan.
“Dimana, kita memberikan pembobotan 80 persen dan 20 persen. Jadi ini kita berikan untuk memberikan keseimbangan dalam penerimaan kita. Jadi satu sisi kita ingin selesaikan saudara-saudara kita yang udah bekerja di pemerintahan, satu sisi kita juga memberikan kesempatan kepada adik-adik kita untuk bisa berkompetisi untuk menjadi ASN,” tegas Aba.
Sementara, Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas, menjelaskan, seleksi CASN tahun ini memang punya proporsi 80 persen untuk PPPK dan 20 persen untuk fresh graduate. Dia menerangkan, proporsi jumlah tersebut diberlakukan untuk dapat memberikan kesempatan kepada pegawai-pegawai honorer yang sudah mengabdi di pemerintahan selama 15 hingga 20 tahun tapi tak kunjung diangkat hingga saat ini.
“Kenapa (proporsinya seperti itu)? PPPK ini orang yang sudah mengabdi 15 tahun, 20 tahun, belum diangkat. Tetapi juga ada anak-anak muda talenta-talenta bagus perlu mengabdi ke negara. Salah satunya talenta digital kita beri ruang di CASN tahun ini,” kata Anas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
