REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa saat ini sudah terjalin komunikasi yang cair dengan Partai Demokrat. Namun untuk mencapai kesepakatan kerja sama, ia mengingatkan bahwa kerja sama tersebut bukan soal kekuasaan.

"Kami juga memberikan penjelasan bahwa bekerja sama dengan PDI Perjuangan, Pak Ganjar Pranowo bukan ingin berkuasa, tetapi tuanku adalah rakyat, jadi berbeda dengan yang di sana," ujar Hasto di Kantor DPD PDIP Banten, Serang, Banten, Ahad (10/9/2023).

"Jadi ini yang mendasari, sehingga komitmen terhadap bangsa dan negara ini harus dikedepankan. Dan kami percaya bahwa demokrat juga mengedepankan hal itu," sambungnya.

Komunikasi antara PDIP dengan Partai Demokrat sudah terjalin dalam tiga tahap. Pertama, antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kedua adalah komunikasinya dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya. Terakhir adalah komunikasi antara kedua partai politik di DPR.

"Ini merupakan hal yang positif, kerja sama itu merupakan bagian dari dedikasi bagi bangsa dan negara. Sehingga ketika nantinya misalnya ada jodoh itu akan sama-sama memperkuat," ujar Hasto.

"Karena didasarkan pada komitmen, bukan pada kepentingan sesaat," sambungnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menyambut baik wacana bertemunya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jika terealisasi, hal tersebut merupakan bentuk rekonsiliasi nasional yang diharapkan publik.

"Jika pertemuan Pak SBY-Ibu Mega atau koalisi Demokrat-PDIP ini terjadi sangat bagus ya. Bukan sekedar untuk pilpres saja, namun lebih jauh lagi bagi negeri kita ini. Rekonsiliasi nasional yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia akhirnya terjadi," ujar Jansen lewat keterangannya, Rabu (6/9/2023).

Meski menyambut baik koalisi dengan PDIP dan pertemuan SBY dan Megawati, Partai Demokrat belumlah mengambil keputusan terbaru soal pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Partainya baru menggelar rapat pleno pasca resminya mereka keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Tahap berikutnya tentu kami akan maju, move on ke kerja sama dengan koalisi yang baru," ujar Jansen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika