REPUBLIKA.CO.ID, Mengentaskan kemiskinan di Indonesia bukan perkara mudah. Perlu kolaborasi dan kerja bersama antarstakeholder pembangunan. Berbagai intervensi dan program tak sedikit digulirkan, namun jumlah orang miskin tidak juga berkurang signifikan.
Baik miskin di pedesaan maupun perkotaan. Apalagi jika kita menggunakan data dari BPJS Kesehatan, maka jumlah orang miskin sangat banyak.
Per 31 Januari 2023, tercatat peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berasal dari kelompok Penerima Bantuan Iuran dari APBN (PBI APBN) sebanyak 111,14 juta jiwa atau 44,51 persen dari total peserta (249,67 juta jiwa). Kemudian, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berasal dari kelompok Penerima Bantuan Iuran dari APBD (PBI APBD) sebesar 41,34 juta jiwa (16,55 persen). Artinya tercatat 152,48 juta jiwa atau 61,06 persen peserta JKN yang dibiayai oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Jika pada pertengahan tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Indonesia sebanyak 278,69 juta jiwa, maka sebesar 54,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia merupakan peserta JKN penerima bantuan iuran dari pemerintah. Itu artinya kira-kira lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia merupakan kelompok orang miskin. Karena mereka penerima bantuan iuran JKN dari pemerintah. Bukankah tak mungkin pemerintah membayari orang mampu untuk mendapatkan akses kesehatan?
Situasi tersebut tentu menghenyak pikiran dan kesadaran, bahwa masih banyak pekerjaan pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang harus ditunaikan oleh lembaga kemanusiaan dan para penggerak pemberdayaan masyarakat. Dompet Dhuafa, organisasi kemanusiaan yang meneguhkan konsistensinya pada sektor pemberdayaan masyarakat, telah mencanangkan 60 kawasan mandiri dan berdaya (MADAYA) di bulan April 2022. Kawasan Madaya Dompet Dhuafa dikembangkan dengan pendekatan intensifikasi program pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan yang telah ditetapkan perimeternya, baik berbasis geografi ekologis maupun administratif pemerintahan.
Salah satu pilar yang saya yakini menjadi kunci bagi ketahanan dan keberlanjutan kawasan terletak pada kualitas manusia lokalnya. Dan itu terletak pada berhasilnya pengelolaan kawasan pendidikan madaya. Salah satu yang harus dibangun dan dikuatkan adalah pusat belajar masyarakat yang dikelola secara swadaya dengan kemandirian oleh masyarakat lokal.
Tentu hal itu akan membuat proses pembelajaran berlangsung terus menerus, meski para fasilitator pemberdayaan sudah pergi dari lokasi. Tidak mudah memang. Karena perlu melatih dan meningkatkan kapasitas pengelolaan masyarakat dengan tepat.
Optimasi pengelolaan pusat belajar masyarakat sejalan dengan semakin kuatnya literasi masyarakat lokal di kawasan. Literasi di sini tidak dimaknai sebatas kemampuan membaca, berhitung, ataupun menulis.
Namun lebih dari itu, literasi dipersepsi sebagai suatu kemampuan mengolah seluruh informasi yang diterima menjadi satu set utuh pengetahuan yang menggerakkan kesadaran seseorang melahirkan solusi kreatif terhadap berbagai persoalan realitas di sekitarnya. Oleh karena itu, literasi akan menambah makna kehidupan seseorang.
Penguatan literasi kawasan yang dikembangkan harus memiliki connectivity (keterhubungan) tematik potensi pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan. Setidaknya terdapat tiga ranah utama penguatan literasi dalam ekosistem pusat belajar masyarakat, antara lain literasi keluarga, literasi masyarakat, dan literasi sekolah.
Lakukan beberapa langkah berikut untuk melakukan implementasinya; pertama melaksanakan asesmen/penilaian kondisi kawasan, baik dari potensi pengembangan ekonomi, maupun situasi literasi di keluarga, masyarakat, dan sekolah.
Kedua susunlah kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kualitas manusia pada tiga ranah tersebut, berdasarkan hasil dari penilaian yang telah dilakukan. Ketiga ciptakan komunitas atau kelembagaan pusat belajar masyarakat yang dikelola oleh orang-orang lokal yang sudah dilatih.
Keempat jadikan kelembagaan yang terbentu sebagai mitra penguatan kapasitas dan kompetensi literasi di kawasan. Kelima lakukan pendmpingan berkala sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi kemandirian pusat belajar masyarakat di kawasan.
Selain kelima hal tahapan implementasi di atas, yang menjadi vital adalah bersama masyarakat mendokumentasikan produk pengetahuan lokal yang berkaitan denngan pengembanagn ekonomi kawasan dan mendesain kegiatan-kegiatan literasi tiga ranah di kawasan yang berkaitan juga dengan ekonomi kawasan. Jika itu semua dilakukan dengan tepat, diharapkan keberlanjutan dan ketahanan pengelolaan pusat belajar memberikan dampak positif bagi pengembangan kawasan. Dan kunci utamanya terletak pada penguatan literasi tiga ranah di kawasan.
Oleh: Bayu Candra Winata, MP, GM Kepemimpinan Literasi Bangsa Lembaga Pengembangan Insani Dompet Dhuafa, Tim Peneliti Pengembangan Kawasan Madaya Dompet Dhuafa
Ikuti Whatsapp Channel Republika