"Orang miskin enggak dapat, orang kaya malah dapat. Itu saja penyakit bansos," kata Pahala kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).

Pahala mengungkapkan, ada puluhan ribu aparatur sipil negara (ASN) yang ternyata menerima bansos. Hal ini diketahui berdasarkan pemadanan data dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

"Ternyata kami temukan sekitar 23.800 (penerima bansos) itu memiliki pekerjaan sebagai ASN," ungkap Pahala.

Setelah Tim Stranas PK melakukan analisis data, terdapat tiga provinsi dengan jumlah ASN penerima bansos terbanyak. Posisi pertama ditempati Jawa Barat sebanyak 3.539 orang. Kedua, Jawa Tengah 3.178 orang, dan terakhir Jawa Timur dengan jumlah 2.396 orang.

Selain itu, sambung Pahala, pihaknya juga mendapati bahwa penerima bansos justru orang yang berpenghasilan diatas batas upah minimum provinsi (UMP). Dia menyampaikan, hal tersebut paling banyak ditemukan di daerah Jawa Barat 140.000 orang; Jawa Tengah sekitar 85.000; dan Jawa Timur sekitar 30.000 ribu orang.

Pahala menjelaskan, kondisi ini membuat anggaran yang digelontorkan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. "Khusus untuk ASN dan yang penerima upah itu kami estimasi (anggarannya) Rp 140 miliar per bulan, itu sebenarnya enggak tepat kasihnya," ujar dia.

Pahala pun meminta Kemensos dan pemerintah daerah bersinergi dalam membenahi data para penerima bansos. Sehingga bantuan itu bisa disalurkan kepada pihak yang memang membutuhkan.

"Kita harus perbaiki DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) supaya tepat (penyaluran) bansosnya," jelas Pahala.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini berjanji akan memperbarui data penerima bansos secara berkala. Tujuannya, agar mencegah pendistribusian bantuan yang tak tepat sasaran.

"Saya per bulan sekarang (melakukan pengecekan). Karena kalau undang-undang per dua tahun itu sudah terlambat. Bahkan, saya enam bulan sekali sudah terlambat. Maka sekarang tiap bulan perbaikannya," tegas Risma.