Mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua juga menanggapi upaya pemanggilan KPK terhadap Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar. Menurutnya, pemanggilan tersebut merupakan bukti KPK saat ini menjadi alat politik.
"Hari ini anda tahu bahwa KPK itu sudah milik Istana, jadi sehingga demikian semua masuk proses Istana. Jadi kalau Istana mau, ya seperti itu, misalnya Cak Imin berada di kubu sana, KPK tidak ngomong apa," ujar Abdullah di Nasdem Tower, Jakarta, Selasa (5/9/2023).
Ia sendiri sudah delapan tahun di KPK sejak 2005 hingga 2013 dan menjadi bagian dari penyusun standar operasional prosedur (SOP). Salah satu yang disepakati dengan DPR periode saat itu adalah untuk menunda status tersangka terhadap calon yang maju dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.
"Ada kesepakatan dengan DPR dulu bahwa menghadapi pemilu, pileg, pilpres, seseorang yang masuk dalam radar KPK yang dipersyaratkan ditersangkakan ditunda," ujar Abdullah.
"Kenapa? karena KPK tidak ingin dijadikan sebagai alat politik, tetapi lembaga hukum, nanti kalau urusan pemilu, urusan pilpres baru kemudian diproses. Jadi kalau misalnya Cak Imin betul memenuhi persyaratan, sudah terpilih jadi wakil presiden, bisa diproses," sambungnya.
Hehamahua pun memertanyakan dan curiga kepada KPK yang tiba-tiba melakukan pemanggilan terhadap Muhaimin. Apalagi pernyataan tersebut keluar setelah Anies Rasyid Baswedan mendeklarasikan Muhaimin sebagai bakal cawapres.
"Saya sudah beritahu kepada teman-teman PKS dan Nasdem, harus siap-siap menghadapi itu, tapi saya dapat ilmu baru dari Gus Choi tadi bahwa ini proses langit. Proses langit itu yang jadi nggak bisa kita rasionalkan," ujar Ketua Majelis Syura Partai Masyumi itu.
Masyumi kemarin menyatakan mendukung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pemilu 2024. Dukungan itu disampaikan saat elite Partai Masyumi menyambangi kantor DPP Nasdem, di Jakarta.
"Partai Masyumi telah memutuskan untuk memberikan dukungan penuh atas deklarasi pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN)," kata Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Selasa (5/9/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
