Senin 04 Sep 2023 20:23 WIB

PPP Tegaskan Istiqamah di Kubu Parpol Pengusung Ganjar Pranowo

PPP mengeklaim keputusan mengusung Ganjar datang dari lapisan paling bawah.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo
Plt Ketua Umum PPP Mardiono (kiri), Ketua Umum partai Hanura Oesman Sapta Odang (tengah) dan Ketua Umum partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (4/9/2023). Pertemuan tersebut dalam rangka rapat konsolidasi partai pengusung Ganjar Pranowo pada Pilplres 2024 mendatang serta pembentukan tim pemenangan nasional untuk Ganjar Pranowo yang diketuai oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Plt Ketua Umum PPP Mardiono (kiri), Ketua Umum partai Hanura Oesman Sapta Odang (tengah) dan Ketua Umum partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (4/9/2023). Pertemuan tersebut dalam rangka rapat konsolidasi partai pengusung Ganjar Pranowo pada Pilplres 2024 mendatang serta pembentukan tim pemenangan nasional untuk Ganjar Pranowo yang diketuai oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas (Plt) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono telah menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres). Partainya pun tetap solid dalam kerja sama tersebut.

Hal tersebut disampaikannya dalam menanggapi anggapan bahwa Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Salahuddin Uno melakukan manuver. Salah satunya adalah isu terbentuknya pasangan antara Sandiaga dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca Juga

"Jadi PPP prinsip adalah tetap istiqamah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena PPP mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas," ujar Mardiono di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jakarta, Senin (4/9/2023).

Ia menambahkan, keputusan Rapimnas haram untuk diubah. Sebab, Rapimnas adalah salah satu forum tertinggi dalam partai berlambang Ka'bah itu.

"Kesepakatan itu menyangkut juga kerja sama politik. Bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura," ujar Mardiono.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pengarahan sebelum rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat dalam menyikapi kesepakatan sepihak antara Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Salah satu yang diungkapkannya adalah ajakan kepadanya untuk membentuk poros baru.

Ajakan tersebut disampaikan oleh salah satu menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri tersebut mengajak pembentukan poros baru yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Koalisi Demokrat, PKS, dan PPP yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya, kata-kata yang bersangkutan," ujar SBY dalam sambutannya di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (1/9/2023).

Menurut SBY, terdapat dalang atau mastermind dari ajakan untuk membentuk poros baru antara partainya, PKS, dan PPP. SBY menjelaskan, hal tersebut ajakan nyata dari menteri tersebut dan bukan informasi yang mengada-ada.

"Kita tertarik, saya tertarik dengan informasi yang lain, katanya sekali lagi informasi, semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini, penuh hingar-bingar yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres-cawapres," ujar SBY.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement