REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persaingan Pilpres 2024 semakin panas. Tim hukum Anies Baswedan pun sudah membentuk lembaga advokasi untuk melakukan antisipasi bila nanti terjadi berbagai persoalan hukum yang terkait pemilu presiden tersebut.

''Kami sudah membentuk tim hukum untuk Anies Baswedan. Mereka itu sudah ada di 24 provinsi. Di pusat ada 160 pengacara dan di daerah setidaknya lebih dari 300-an pengacara yang sudah bergabung. Kami siap menghadapi aneka persoalan hukum yang nanti akan timbul pada pencalonan Anies Baswedan,'' kata Ketua Tim Hukum Anies Baswedan (THN ABWS), Dr Ari Yusuf Amir, SH MH, Ahad (02/09/2029).

Menurut Ari, semenjak dirinya ditunjuk sebagai ketua THN pada 3 Mei lalu, pihaknya memang terus mencermati perkembangan politik terkini. Tugas utama dari tim hukum ini adalah mengamankan seluruh kepentingan hukum ABW selama proses pencalonannya sebagai presiden RI dalam pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024.

"Sejak penunjukan itu kami segera menindaklanjuti dengan menyusun langkah-langkah strategis dan kerja cepat. Pekerjaan pertama yang dilakukan oleh THN ABW adalah konsolidasi jaringan dalam rangka pembentukan organisasi,'' ujarnya.

Langkah ini ditempuh karena THN ABW dengan membentuk struktur organisasi dari level pusat sampai dengan level Kabupaten/Kota. "Dalam perkembangannya, kini THN ABW telah terbentuk secara resmi di 20 Provinsi dan 67 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Struktur THN ABW ditargetkan akan selesai dibentuk pada bulan September ini di seluruh Indonesia. Saat ini di Jakarta kami mendapat dukungan dari 160 pengacara dan di daerah ada sekitar 300-an pengacara. Kami sudah siap bekerja,'' kata Ari Yusuf Amir.

Bersamaan dengan pembentukan struktur di berbagai wilayah Indonesia, THN ABW memperkuat organisasi dengan menyiapkan buku pedoman kerja penanganan pelanggaran pemilu secara komprehensif. Mulai dari teori, regulasi, peta daerah rawan pelanggaran, potensi dan modus pelanggaran, sampai pada strategi penanganan. Buku ini telah selesai dikerjakan dan siap untuk diperbanyak dan disebarkan. 

"THN ABWS turut serta memastikan hadirnya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Pemilu yang dimaknai bukan sekadar metode kompetisi elite semata, tetapi sarana pelembagaan demokrasi yang berbasis pada nilai-nilai luhur dan bermakna berdasarkan konstitusi. Hanya dengan itulah kita akan memperoleh pemimpin Indonesia yang legitimate. Pemimpin yang mengantar kita pada tujuan bernegara. Tim hukum ini dipastikan akan selalu berada di bawah kendali langsung Anies Baswedan,'' kata Ari.

Mengenai pendeklarasian Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden koalisi perubahan dan persatuan, Ari menyatakan bila mengacu pada komitmen dan kesepakatan secara jelas menyatakan calon wakil presiden sepenuhnya diserahkan kepada Anies Baswedan. "Dengan demikian, siapa pun yang akhirnya dipilih oleh dia untuk mendampinginya sebagai wakil dalam kontestasi pilpres adalah sesuai kesepakatan. Dan oleh sebab itu, THN ABW tetap solid dan akan bekerja sepenuhnya untuk Anies Baswedan dalam hajatan pilpres kali ini,'' kata Ari Yusuf Amir menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika