REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas soal pencemaran udara yang terjadi di Jabodetabek dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/8/2023).
"(Soal polusi udara) Iya," kata Airlangga.
Kendati demikian, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait pembahasan dalam rapat terbatas ini. "Kita lihat nanti," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga pernah menggelar rapat terbatas terkait peningkatan kualitas udara kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (14/8/2023) lalu.
Jokowi menyoroti kualitas udara di Jabodetabek yang semakin memburuk. Bahkan, pada 12 Agustus 2023 tercatat kualitas udara di DKI Jakarta menyentuh angka 156 dengan kategori tidak sehat.
Jokiowi mengatakan sejumlah faktor menjadi penyebab semakin memburuknya kualitas udara di Jabodetabek. Antara lain yakni terjadinya kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi.
Selain itu, Jokowi juga mengatakan aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur turut berkontribusi terhadap memburuknya kualitas udara. Jokowi pun meminta jajarannya untuk menindaklanjuti sejumlah catatan yang menjadi perhatiannya. Dalam jangka pendek, pemerintah diminta untuk segera melakukan intervensi agar bisa memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek.
Selain itu, ia juga meminta agar dilakukan rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek serta menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek. "Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran," ujarnya.
Jokowi juga mendorong agar perkantoran menerapkan hybrid working, yakni bekerja dari kantor dan juga dari rumah.
Sementara dalam jangka menengah, pemerintah diminta untuk konsisten menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. Pengoperasian transportasi massal seperti LRT, MRT, dan juga kereta cepat, serta kendaraan listrik untuk publik diharapkan bisa membantu mengurangi polusi udara.
Dalam jangka panjang, Jokowi meminta agar memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ia menekankan perlunya melakukan pengawasan terhadap sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek. "Dan yang terakhir mengedukasi publik yang seluas-luasnya," tambah dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
