REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rasyid Baswedan meminta negara dalam penyusunan kebijakan-kebijakannya tak berpandangan untung atau rugi. Sebab, negara harus hadir untuk rakyatnya dalam memberikan manfaat.
"Negara itu tidak dirancang untuk bertransaksi perdagangan dengan rakyatnya, itu satu, negara tidak dirancang untuk itu. Karena itu, negara jangan berdagang dengan rakyatnya, negara itu, kalau negara memandang rakyatnya sebagai konsumen, itu rusak semua urusan," ujar Anies dalam diskusi kebudayaan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (24/8/2023).
Negara, tegas Anies, tak boleh memandang rakyatnya sebagai konsumen dalam penyusunan kebijakannya. Tegasnya, rakyat adalah pemilik negara yang membutuhkan pemerintahan untuk memajukan mereka.
"Bagi pemerintah itu tidak untung dan rugi kalau dengan rakyat, dengan rakyat itu adalah bermanfaat atau manfaatnya kurang," ujar Anies.
"Jadi kita memberikan, ketika kita memberikan investasi di kesehatan, pendidikan, kebudayaan, tidak boleh kita mengatakan 'wah ongkosnya terlalu mahal, sehingga kita itu tidak pas untuk melakukan investasi itu' bukan," sambungnya menegaskan.
Ia mencontohkan salah satu kebijakannya saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, yaitu TransJakarta. Saat itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memuluskan kebijakan tersebut.
Tujuannya, agar mereka memiliki keleluasaan di dalam berinteraksi dengan pihak manapun sebagai entitas korporasi. Mengingat, tujuan utama BUMD bukanlah untuk mencari keuntungan.
"Dia dituntut untuk menghasilkan manfaat, benefit, bukan profit Benefitnya apa? benefitnya lebih banyak orang menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Konsekuensinya apa? polusi akan turun, interaksi warga akan meningkat, subsidi BBM akan turun, karena orang menggunakan, jadi bentuknya itu benefit, bukan profit," ujar Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika