REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka acara kick off dan high level meeting konsinyering satu data pembangunan di Balai Kota DKI, Jakarta pada Kamis (24/8/2023). Pertemuan ini dilakukan untuk percepatan satu data pembangunan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.
“Pemprov DKI ingin melakukan percepatan kesamaan data karena sangat berkaitan dengan penggunaan anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan dan APBD 2024. Kami Pemprov DKI sangat concern dengan satu data pembangunan ini. Terutama nanti data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, Bappenas, dan kementerian koordinator. Karena Pemprov DKI memiliki anggaran jaring pengaman sosial yang cukup banyak,” kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Kamis (24/8/2023).
Ia menegaskan dalam mendistribusikan jaring pengaman sosial kepada masyarakat harus dilakukan berdasarkan data agar tepat sasaran. Seperti data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Kalau data kita tidak jelas, maka dikhawatirkan akan ada unsur pemborosan APBD dan ketidaktepatan sasaran penerima program jaring pengaman sosial. Karena itu, kami ingin data satu pembangunan dapat dipercepat, kalau bisa September ini sudah ada. Sehingga kebijakan kami dalam APBD Perubahan dan APBD 2024 tidak salah,” kata Heru.
Semua program jaring pengaman sosial ditargetkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta. Heru menegaskan Pemprov DKI harus membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinan atau kemiskinan ekstrem.
“Masyarakat miskin di Jakarta, kami harus urus. Itu intinya. Jadi goalnya adalah percepatan satu data pembangunan. Kalau sudah terupdate, maka kita bisa melakukan efisiensi anggaran jaring pengaman sosial, sehingga bisa melakukan penghematan anggaran, namun tetap bisa tepat sasaran,” kata Heru.
Anggaran hasil efisiensi tersebut, menurut Heru bisa dialihkan untuk mendukung program-program pembangunan lainnya di Jakarta, seperti pengembangan transportasi publik seperti Light Rapid Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT), Transjakarta, perbaikan RW kumuh hingga penyediaan air bersih bagi warga.
“Data itu harus benar-benar fixed. Karena kalau kami bisa efisiensi anggaran, maka anggaran itu bisa kami pakai untuk program pembangunan lain. Sekali lagi untuk siapa? Untuk warga Jakarta, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Heru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
