REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Budiman Sudjatmiko membantah sejumlah tudingan dari Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Hanteru Sitorus. Salah satunya soal PDIP melunasi utang-utangnya yang mencapai miliaran.
"Kalau ada urusan pribadi saya tidak pernah membenani partai," ujar Budiman di sela acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) yang digelar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).
Tegasnya, uang bukanlah motivasi utamanya terjun ke dunia politik. Apalagi ia sebelumnya juga merupakan anggota DPR selama dua periode, meskipun pada pemilihan umum (Pemilu) 2019 ia tak terpilih.
"Jadi tidak pernah saya berbicara soal kepentingan yang, finansial, pribadi. Itu ada tempat lainnya, enggak ada hubungannya dengan politik," ujar Budiman.
Di samping itu, ia membantah juga meminta posisi menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDIP. Ungkapnya, Jokowi-lah yang pernah memintanya untuk menduduki kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT).
"2015 saya dipanggil ke Istana, Pak Jokowi bilang kita ingin Menteri Desa Mas Budiman, tapi rupanya ada dinamika politik yang lain-lain, oke," ujar Budiman.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengkritik sikap Budiman Sudjatmiko yang tak sejalan dengan keputusan Megawati Soekarnoputri yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres). Padahal selama ini, PDIP menghormati Budiman sebagai kader.
Tak segan, ia menyebut Budiman sebagai seorang yang tak waras. Karena Budiman mengeklaim mengikuti ajaran Megawati, tetapi tak taat terhadap keputusan partai yang memutuskan Ganjar sebagai bakal capres.
"Kalau dia waras, dia ideologinya Ibu Mega, ya dia ikutin dong keputusan Ibu Mega. Kan itu kelihatan banget dia sudah tidak waras, sudah tidak mengerti lagi hal yang baik, hal yang benar gitu," ujar Deddy kepada wartawan, Senin (21/8/2023).
"Dia datang ke kita minta dijamin untuk bisa dapat jatah kursi menteri, walaupun hanya tiga bulan, sama Sekjen ditolak dong, mana bisa menggaransi itu. Itu kan hak prerogatif presiden," sambungnya mengungkapkan tabiat Budiman sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika