Tetapi, lanjut Novel, harus ada kejelasan siapa yang dijadikan pemimpin dalam pemberantasan korupsi itu. Karena, pemberantasan korupsi tidak cukup dengan penindakan atau pencegahan saja.

"Pemberantasan korupsi harus komprehensif, penindakan, pencegahan dan pendidikan," ucapnya.

Sebagai penggiat pemberantasan korupsi, Novel tidak mempermasalahkan bila KPK yang sudah dibangun sejak Desember 2003 di era Presiden Megawati Soekarnoputri itu dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap sudah tidak efektif lagi.

Namun, menurut dia, alat negara dalam pemberantasan korupsi yang efektif adalah lembaga yang seperti KPK pada saat awal pembentukan. Bukan KPK yang sekarang ini dengan kondisi undang-undang yang sudah berubah dan sulit untuk dibereskan.

"Bagi saya pilihannya cuma ada dua. KPK mau diperbaiki atau kalau memang ternyata negara atau pemerintah tidak ingin memperbaiki, silakan dibubarkan tapi bikin yang baru," papar Novel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika