REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan mendengar keterangan ahli dalam sidang pengujian syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Namun kubu pemohon dan kuasa Presiden tak menghadirkan ahli secara langsung di persidangan.
Pasal 169 huruf q UU Pemilu berbunyi, “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden. Adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.”
Ketua MK Anwar Usman menyebut agenda sidang hari ini semula diagendakan mendengar keterangan ahli dari pemohon perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 yaitu Abdul Khair Ramadhan. Namun ahli tersebut hanya memberi keterangan secara tertulis.
"Kemudian untuk pemohon nomor 55 (55/PUU-XXI/2023) tidak jadi ajukan ahli. Begitu juga untuk kuasa Presiden," kata Anwar dalam sidang yang berlangsung di gedung MK pada Selasa (22/8/2023).
Kubu kuasa Presiden memang mengonfirmasi batal mendatangkan ahli pada perkara ini. Hal itu disebut merupakan instruksi Presiden Jokowi.
"Sesuai dengan arahan pimpinan kami, dibatalkan atau tidak jadi menghadirkan ahli, ini atas keputusan kuasa presiden yang mulia," ujar perwakilan kuasa Presiden.
Dengan demikian, Anwar lantas menutup sidang pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu pada hari ini. Sebab masing-masing pihak tak ada yang menghadirkan ahli sesuai kesepakatan pada sidang sebelumnya.
"Hari ini agenda sidang sudah selesai karena tadi berdasarkan pemberitahuan kuasa Presiden ahli yang diajukan tidak jadi. Begitu juga pemohon cukup dengan keterangan tertulis ya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup," ucap Anwar.
Diketahui, gugatan soal usia Capres-Cawapres ke MK dilakukan oleh sejumlah kelompok. Pertama, permohonan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI/Pemohon I) dan sejumlah perseorangan warga negara Indonesia, yakni Anthony Winza Probowo (Pemohon II), Danik Eka Rahmaningtyas (Pemohon III), Dedek Prayudi (Pemohon IV), dan Mikhail Gorbachev (Pemohon V).
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK pada Senin (3/4/2023), para Pemohon melalui Francine Widjojo menyatakan batas minimal syarat umur untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden pada UU Pemilu dinyatakan jelas yakni 40 tahun.
Sementara para pemohon saat ini berusia 35 tahun, sehingga setidak-tidaknya batas usia minimal usia calon presiden dan wakil presiden dapat diatur 35 tahun dengan asumsi pemimpin-pemimpin muda tersebut telah memiliki bekal pengalaman untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden.
Kemudian, Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang diwakili Ahmad Ridha Sabana (Ketua umum Pimpinan Pusat Partai Garuda) dan Yohanna Murtika (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda) menjadi Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023.
Dalam sidang pendahuluan, Partai Garuda menyebutkan sebagai peserta Pemilu 2024, Pemohon hendak mencalonkan kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun untuk menjadi calon wakil presiden. Pasalnya, banyak kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun yang memiliki potensi dan pengalaman dalam pemerintahan.
Ketiga, perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Erman Safar (Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024), Pandu Kesuma Dewangsa (Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-2026), Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024), Ahmad Muhdlor (Bupati Sidoarjo Periode 2021-2026), dan Muhammad Albarraa (Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021-2026). Para pemimpin di daerah yang masih berusia muda tersebut mengujikan persyaratan usia untuk menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
