REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli serta Ketua Majelis Syura Partai Ummat M Amien Rais bersama puluhan orang mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).
Mereka mendesak KPK untuk segera menyelesaikan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia. Rizal mengatakan, hingga saat ini, tindak KKN masih terus terjadi. Bahkan, perbuatan itu makin parah pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini kok KKN-nya lebih gawat," kata Rizal kepada wartawan.
Rizal menjelaskan, kedatangannya bersama rombongan ke KPK adalah tindak lanjut dari pertemuan yang telah dilakukan bersama sejumlah tokoh nasional. Termasuk di antaranya, mahasiswa, dosen, hingga emak-emak yang peduli terhadap kondisi Indonesia.
Dia menyampaikan, hasil diskusi bersama itu menyimpulkan bahwa KKN di Indonesia sudah dalam kondisi kritis. Terutama, pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas berlipat ganda makin parah dan vulgar," tegas Rizal.
Rizal juga menuding Jokowi telah menghadirkan demokrasi yang tidak sehat di Indonesia. Salah satunya, yakni praktik politik dinasti yang melibatkan anggota keluarganya.
"Anaknya itu, mantunya diaturlah dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa bawa dulu raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya untuk gabung bikin Republik (Indonesia)," jelas Rizal.
Hal senada juga disampaikan oleh Amien Rais. Eks ketua MPR tersebut menganggap, permasalahan KKN di Indonesia sudah memprihatinkan. "Pengamatan saya menyimpulkan bahwa korupsi zaman Jokowi makin menusuk ke dalam," ujar Amien.
Menurut Amien, kondisi itu harus segera ditangani. Dia pun meminta KPK untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan KKN yang kian kronis. "Rumah Jokowi itu bersemayam korupsi yang luar biasa. Enough is enough. We have to do something," ucap Amien.
Ikuti Whatsapp Channel Republika