REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya melakukan tiga kali operasi tangkap tangan (OTT) hingga pertengahan tahun 2023 atau semester satu. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bagian Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, hal itu menunjukkan adanya praktik korupsi yang berkurang.
“Jadi memang itu kan OTT berkurang, saya sih berpikiran positif saja berarti sudah menurun yang melakukan tipikor (tindak pidana korupsi),” kata Asep kepada wartawan, Senin (14/8/2023) malam WIB.
Asep pun mengajak masyarakat untuk berpikir positif mengenai sedikitnya OTT yang dilakukan. "Kita harus berbangga dengan menurunnya OTT berarti tindak pidana korupsi menurun dengan seiring sedikitnya OTT," ujarnya.
Sebagai informasi, jumlah OTT ini lebih sedikit dibandingkan dengan periode yang sama pada semester pertama 2022. Saat itu, KPK melakukan operasi senyap sebanyak enam kali.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan, pihaknya melakukan tiga OTT sepanjang semester satu tahun 2023. "Terkait dengan tangkap tangan KPK melakukan tiga tangkap tangan," kata Alex dalam konferensi pers 'Kinerja KPK Semester Satu Tahun 2023' di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).
Pertama, OTT Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, pada Kamis (6/6/2023). Dia diduga terlibat dalam kasus suap penyediaan jasa umrah serta pemotongan anggaran daerah sebesar lima sampai 10 persen.
Kedua, OTT terkait dugaan suap rekayasa lelang proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta di berbagai wilayah Indonesia pada Kamis (13/4/2023). Dalam kasus ini, KPK menetapkan sebanyak 10 tersangka. Mereka terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap.
Mereka adapah Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DIN), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR).
Kemudian, enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).
Ketiga, OTT terhadap Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan sejumlah pihak terjaring pada Jumat (14/4/2023). Dia diduga menerima suap atas pengadaan barang dan jasa dari jaringan internet hingga CCTV di Kota Bandung.
Suap pengadaan barang dan jasa...
Ikuti Whatsapp Channel Republika
