Senin 21 Aug 2023 04:21 WIB

Siyasah Diniyah dan Siyasah Madaniyah: Nomokrasi dalam Islam Menurut Ibnu Khaldun (3)

Ada nomokrasi berdasarkan hukum Islam dan nomokrasi sekuler berdasarkan demokrasi.

Ibnu Khaldun
Foto:

Konteks Indonesia

Dengan menerapkan prinsip-prinsip nomokrasi Islam, negara dan masyarakat dapat menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

Selain itu, juga dapat menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang moderat, toleran, dan inklusif, yang menghormati keragaman dan perbedaan. Islam juga dapat menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang damai, yang mengajarkan nilai-nilai persaudaraan, kerja sama, dan saling mengasihi.

Perbedaan mendasar antara demokrasi dan nomokrasi, yakni demokrasi adalah sistem yang mengutamakan kedaulatan rakyat, sedangkan nomokrasi adalah sistem yang mengutamakan kedaulatan hukum.

Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai wakilnya dalam lembaga negara, terutama parlemen dan presiden. Dalam nomokrasi, hukum menjadi kekuasaan tertinggi yang mengatur dan mengawasi semua lembaga negara, termasuk lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks Indonesia pada masa kini, sistem demokrasi dan nomokrasi berjalan secara bersamaan. Indonesia menganut sistem presidensil yang memberikan kekuasaan eksekutif yang kuat kepada presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.

Namun, Indonesia juga menerapkan sistem demokrasi langsung yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan usulan atau partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, Indonesia juga menghormati prinsip nomokrasi dengan menegakkan hukum sebagai panglima dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum menjadi alat untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan menyelesaikan sengketa hukum yang timbul, termasuk dalam pelaksanaan pemilu.

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement