Di tengah polemik food estate setelah pernyataan Hasto Kristiyanto, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran untuk strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan sebesar Rp 108,8 T dalam RAPBN 2024. Anggaran ini diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan hingga pengembangan kawasan food estate, serta penguatan cadangan pangan nasional.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
“Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 108,8 triliun yang diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani; percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; serta pengembangan kawasan food estate; dan penguatan cadangan pangan nasional,” kata Jokowi.
Sedangkan untuk mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, pemerintah mendorong dilakukannya hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah juga memberikan dukungan fiskal berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya.
Sehingga diharapkan bisa mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan, serta efisiensi subsidi energi.
Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Prof Sutarto Hadi menyayangkan anggapan food estate sebagai kejahatan lingkungan. Sutarto meyakini food estate sebagai salah satu cara menyelamatkan sektor pertanian.
Sutarto mengajak publik melihat persoalan ini secara holistik. Dalam jangka panjang, Sutarto menyebut food estate akan membantu ketahanan nasional.
"Nah food estate itu adalah upaya untuk menyiapkan lahan produktif baru," kata Sutarto dalam keterangannya yang diterima Republika pada Jumat (18/8/2023).
Sutarto mengajak publik mencermati perubahan lahan pertanian yang menjelma menjadi pemukiman atau area bisnis. Kondisi ini menurutnya akan menimbulkan masalah pangan di masa depan. Sehingga, kehadiran food estate diperlukan sebagai solusinya.
"Coba lihat sekeliling kita. Kalau dulu, sejauh mata memandang sawah, sekarang kita toleh kiri kanan isinya gedung tinggi dan bangunan. Artinya apa, jelas ada penyusutan lahan produktif karena alih fungsi lahan pertanian. Terutama untuk pemukiman dan industri," ujar Sutarto.
Sutarto juga mengingatkan food estate merupakan proyek jangka panjang. Sehingga dampak positifnya tak dilihat dalam waktu setahun atau dua tahun. Food estate bakal semakin bermanfaat seiring perkembangan teknologi pertanian.
"Teknologi pertanian kita juga semakin maju. Saya yakin dengan perlakuan yang benar dan dukungan Iptek pakar-pakar pertanian yang mumpuni, food estate akan menjadi basis Ketahanan Pangan Nasional," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Strategic Forum (ISF) itu.
Oleh karena itu, Sutarto mengingatkan para elite tidak saling menegasikan kinerja satu sama lain, akan tetapi saling memberi solusi. Sutarto tak ingin kubu pemerintah terpecah dalam memandang food estate. Padahal ada ancaman krisis pangan yang mesti diselesaikan bersama.
"Food Estate juga kita tahu ikhtiar untuk memaksimalkan produksi pangan alternatif juga dilakukan. Di tengah dunia yang tengah dilanda ancaman krisis pangan, saya kira ini sangat baik," ucap Sutarto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika