Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus kandidat calon presiden, Prabowo Subianto merespons santai kritik Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut proyek food estate atau lumbung pangan merupakan kejahatan lingkungan. Program pertanian berskala besar itu diketahui digarap salah satunya oleh Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo. 

"Oh, yang bener?" kata Prabowo singkat ketika dimintai tanggapannya oleh wartawan, usai dirinya menjadi pembicara dalam seminar ekonomi Universitas Kebangsaan RI di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/8/2023) malam. 

Ketika menjadi pembicara, Prabowo sempat menyinggung ihwal lumbung pangan. Dia menyebut, untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045 atau Indonesia menjadi negara maju, diperlukan pertumbuhan ekonomi rata-rata enam sampai tujuh persen setiap tahun selama 20 tahun ke depan. 

Menurut Prabowo, pertumbuhan ekonomi enam persen per tahun itu bisa dicapai salah satunya dengan mengubah area rawa-rawa untuk program food estate. Mengingat di Indonesia ada sekitar 24 juta hektare rawa-rawa tak termanfaatkan, Prabowo yakin penggunaan 11 juta hektare rawa saja untuk food estate sudah cukup untuk membuat Indonesia swasembada pangan. 

"Paparan Pak Amran Sulaiman (eks menteri pertanian) ada 24 juta rawa yang tidak termanfaatkan. Kita bisa mengubahnya menjadi lumbung pangan bangsa Indonesia, yang menurut saya lumbung pangan dunia. Dengan 11 juta hektar kita tidak saja swasembada pangan, tapi kita juga swasembada energi," kata Menteri Pertahanan RI itu.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menegaskan, food estate merupakan program dari Presiden Jokowi. Prabowo sebagai Menhan hanya menjalankan kebijakan dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sesuai pernyataan Jokowi, Prabowo di Kabinet Indonesia Maju mengikuti visi pesaingnya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.

"Yang terpilih adalah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, maka yang dijalankan adalah program dan visi-misinya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi- Maruf Amin," ujar Muzani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Gerindra juga membantah adanya potensi kerusakan lingkungan dari program food estate yang menjadi tanggung jawab Prabowo. Ia sendiri menganggap lumrah kritikan PDIP tersebut, meskipun kedua partai politik merupakan bagian dari Kabinet Indonesia Maju.

"Kami tidak menafikan dalam satu perahu, dalam satu mobil perjalanan selalu saja ada orang yang melihat arah kanan, ada yang melihat arah ke kiri, dan melihat arah ke depan, dan seterusnya," ujar Muzani.

Adapun, anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan, Komisi IV sejak awal memang mengkritik program food estate atau lumbung pangan, di mana Menhan Prabowo Subianto menjadi penanggungjawabnya. Sebab, program tersebut tak didahului dengan kajian yang layak.

"Food estate itu dari awal memang perencanaannya sudah prematur, ya kan. Tanpa kajian yang layak, lalu dikerjakan dengan hanya dengan semangat, tetapi tidak melihat kondisi, tidak melihat kemampuan, menganggarkan, tapi semuanya sia-sia," ujar Daniel di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Komisi IV juga sudah melakukan evaluasi berkali-kali terhadap food estate tersebut. Apalagi kebijakan lumbung pangan itu dikerjakan oleh lintas kementerian yang menjadi program strategis nasional.

Pihaknya juga sejak awal meminta agar program food estate tersebut dihentikan terlebih dahulu, sebelum adanya kajian yang layak. Apalagi Komisi IV sudah melakukan peninjauan secara langsung dan melihat adanya indikasi kegagalan.

"Kita sudah dari awal kok dan kita melihat indikasinya kuat untuk gagal. Lalu setelah ke lapangan kan terbukti," ujar Daniel.

In Picture: Presiden Joko Widodo Tinjau Lokasi Program Food Estate

 

Ikuti Whatsapp Channel Republika