Kamis 17 Aug 2023 09:59 WIB

Polusi Udara, DPRD Imbau Warga Jakarta Kenakan Masker Saat Upacara Kemerdekaan

Kualitas udara Jakarta tidak baik dinilai bisa berdampak buruk bagi kesehatan.

Rep: Eva Rianti/ Red: Nora Azizah
Warga Jakarta diimbau mengenakan masker saat upacara Kemerdekaan RI karena buruknya kualitas udara (Foto: ilustrasi)
Foto: ANTARA/Hendra Nurdiyasyah
Warga Jakarta diimbau mengenakan masker saat upacara Kemerdekaan RI karena buruknya kualitas udara (Foto: ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengimbau masyarakat yang hendak mengikuti upacara 17 Agustus 2023 atau bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI dapat menggunakan masker. Hal itu lantaran kualitas udara di Jakarta tengah buruk.

“Saya mengimbau kepada masyarakat yang besok mengikuti upacara bendera itu harus pakai masker semua. Usulannya itu, ya kita laksanakan,” kata Prasetyo kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, dikutip Kamis (17/8/2023).

Baca Juga

Menurut pendapat Prasetyo, kondisi udara di Jakarta memang tengah tidak sehat. Dia mengaku melihat udara di jalanan Jakarta pekat dan bisa berdampak pada kesehatan.

“Saya berangkat dari rumah ke sini (Gedung DPRD DKI Jakarta) kebetulan lewat Budi Kemuliaan, saya mau lihat gedung Balai Kota saja enggak keliatan, cuma Gedung BUMN saja yang kelihatan, ini artinya itu asap debunya sudah sangat tinggi di Jakarta,” ujar dia.

Dengan kondisi itu, politisi PDI Perjuangan tersebut pun menilai perlunya menggunakan masker saat berada di luar rumah atau outdoor. Hal itu terutama untuk menjaga kesehatan dari pencemaran udara.

Prasetyo bahkan memberi contoh bahwa cucunya masuk ke rumah sakit pada Selasa (15/8/2023) malam, diduga sakit akibat perkara polusi udara berupa asap debu. Dia pun mengaku, sebagai seorang yang sudah cukup umur, agak was-was dengan kondisi polusi udara yang kian buruk.

“Ini memang sudah parah Saya juga agak serser, takut juga ini,” ungkap dia.

Lebih lanjut, untuk menangani masalah polusi udara, Prasetyo mengaku akan melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan legislator serta fraksi-fraksi untuk mengambil sikap atas masalah polusi udara di Ibu Kota, diantaranya adalah menerapkan kebijakan work from home (WFH). Koordinasi juga dilakukan bersama dengan eksekutif untuk menerapkan kebijakan yang lebih efektif untuk mengendalikan pencemaran udara.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement