REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lima tahun memimpin Jawa Barat, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, berupaya menghapus kesenjangan, menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh warga. Ada puluhan program dan ratusan subprogram yang dijalankan untuk mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin.
Selama 5 tahun, seluruh kekuatan serta keunggulan yang dimiliki Jawa Barat dikolaborasikan menjadi daya untuk kemudian melahirkan beragam upaya dan inovasi guna menjadikan program Jabar Juara: NYATA dan TERASA.
Di tengah upaya membangun Jawa Barat, pandemi Covid-19 yang memakan waktu tiga tahun membuat jalan yang sudah dirancang harus ditata ulang. Ada banyak inovasi dan strategi lahir selama kita memerangi pandemi, Alhamdulilah, Jawa Barat mampu melewati masa sulit tersebut. Perlahan kita kembali bangkit, dan pulih, melanjutkan rencana pembangunan yang sempat tertunda.
Pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul [RINDU] lahir 39 program unggulan yang dijabarkan ke dalam 181 sub program. Kepemimpinan RINDU yang didukung oleh kinerja optimal ASN Pemdaprov Jawa Barat mampu melalui berbagai ujian dan tantangan.
Dari program yang sudah dijalankan dengan baik oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), selama lima tahun kepemimpinan RINDU, tanpa mengesampingkan capaian yang lain setidaknya ada 7 capaian utama dan memiliki benang merah kebermanfaatan dan keberpihakan untuk warga: memupus kesenjangan, menciptakan kesetaraan, dan mewujudkan kesejahteraan warga.
Pendidikan dan Kesehatan
Lima tahun kepemimpinan RINDU, berupaya keras menghadirkan akses PENDIDIKAN dan KESEHATAN sebagai layanan dasar utama.
Indikator kerja keras ini tampak dari Usia Harapan Hidup [UHH] yang terus meningkat dalam 5 tahun terakhir, data BPS mencatat pada 2018 UHH Jabar mencapai 72,66 persen, kemudian pada 2022 sudah mencapai 73,52 persen. UHH bukan hanya statistik, indikator ini menunjukan jika layanan kesehatan di Jawa Barat sudah membaik.
Capaian ini juga tidak lepas dari kerja-kerja di lapangan. Masih hangat dalam ingatan kita, angka kematian akibat Covid-19 akibat varian Delta begitu tinggi pada 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencari jalan keluar agar krisis oksigen saat itu bisa teratasi dengan membuat Posko Oksigen.
Kami mencari sumber-sumber oksigen ke luar Jawa, ke Sumatera Selatan hingga Kalimantan. Upaya ini berbuah, tingkat kematian akibat Covid-19 di Jawa Barat paling rendah dibanding provinsi lain seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.
Sejumlah program lain juga didorong agar menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mampu menjangkau seluruh warga Jawa Barat lewat program Layad Rawat, Posyandu Juara, penambahan Rumah Sakit Umum Daerah dan pembangunan RS Swasta.
Pendidikan juga menjadi fokus utama. Kepemimpinan RINDU mendorong vokasi lewat program SMK Juara. SMK menjadi salah satu konsentrasi mengingat angka pengangguran Jawa Barat disumbang paling besar oleh lulusan SMK.
Lalu ada Jabar Future Leadership Scholarship (JFLS), ini adalah program bantuan biaya pendidikan tinggi dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan untuk masyarakat Jawa Barat yang sedang menempuh pendidikan jenjang D3, D4, S1, S2, atau S3 yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
Sejak pelaksanaannya tahun 2019 - 2022, total penerima sudah 4.884 orang penerima. Hingga sekarang ada 116 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan program JFLS. Tidak hanya perguruan tinggi yang ada di wilayah provinsi Jawa Barat tapi juga yang ada di luar Jawa Barat.
Pesantren dan Keumatan
Jabar Juara Lahir Batin menempatkan program keagamaan, pesantren dan umat sebagai prioritas penting. Dari 25.938 pesantren di Indonesia, Jawa Barat memiliki jumlah pesantren terbanyak dengan persentase sebesar 31.8%. Berdasarkan Open Data Jabar, jumlah pesantren di Jawa Barat pada 2021 mencapai 8.728 pesantren.
Dari angka tersebut baru 8.264 yang mempunyai NSPP (Nomor Standar Pondok Pesantren). Sementara jumlah santri yang mukim dan tidak mukim mencapai 879.183 santri. Kondisi lainnya adalah masih banyak pesantren yang belum terdaftar di Kemenag, diperkirakan jumlah total pesantren sebanyak 12.000.
Keberpihakan program Jabar Juara pada pesantren dan umat ini terbukti, terekam dan nyata lewat sejumlah pencapaian dan langkah progresif.
Jawa Barat mencatat sejarah menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki peraturan daerah tentang pesantren. Perda Provinsi Jabar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren disahkan pada 1 Februari 2021.
Perda memuat tiga kewajiban pemerintah terhadap pesantren, yakni pemberdayaan, penyuluhan serta pembiayaan. Dengan perda ini bantuan ke pesantren bisa diberikan secara berkelanjutan seperti pembiayaan SMA/ SMK/ MA. 8.000 lebih pesantren di Jabar terbantu dengan adanya perda ini.
Perda ini juga menunjukan upaya RINDU memupus kesenjangan dan menciptakan kesetaraan untuk pesantren. Dengan Perda Pesantren ini, semua santri dan santriwati di Jabar memiliki hak yang sama untuk difasilitasi negara.
Kebermanfaatan program untuk pesantren dan umat makin kuat lewat One Pesantren One Product (OPOP). Kita ketahui bersama, sebagian besar pesantren di Jawa Barat belum mampu mandiri secara ekonomi untuk membiayai kebutuhan operasional maupun pengembangan sarana dan prasarana pesantren.
Kemudian sebagian pesantren masih mengandalkan pemasukan dari hibah, wakaf, dan iuran santri untuk membiayai kebutuhan operasional. Lewat OPOP, pesantren didorong untuk mempunyai usaha yang mandiri, berkelanjutan dalam jangka panjang. Terpenting usaha ini bisa menghasilkan manfaat ekonomi bagi pesantren dan lingkungan masyarakat serta MEMERDEKAKAN pesantren dari ketergantungan.
Dari 2018-2023, jumlah pesantren di Jabar yang sukses mengikuti Program OPOP mencapai 5.018 pesantren. Kebermanfaatan program ini bisa menjadi lebih luas jika dihitung dari jumlah santri yang mendapatkan ilmu kewirausahaan dari pesantren peserta OPOP.
Program Jabar Juara Lahir Batin juga memberikan porsi besar pada penguatan syiar agama lewat SADESHA [Satu Desa Satu Hafiz], English for Ulama, hingga Magrib Mengaji lewat capaian yang terukur dan nyata.
Pembangunan Desa
Setelah pesantren, kepemimpinan RINDU kemudian mendudukan DESA sebagai prioritas utama dan episentrum pembangunan. Dengan jumlah penduduk mendekati 50 juta jiwa sebanyak 36,2 juta jiwa penduduk Jawa Barat tersebar di 5.312 desa. Selain itu kemiskinan dan kesenjangan ekonomi paling tinggi ada di wilayah pedesaan.
Selama 5 tahun kepemimpinan RINDU, program Jabar Juara berhasil mencetak sejarah. Dari hasil penilaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kondisi strata desa di Jabar saat ini sebanyak 1.671 desa berkembang, 2.511 desa maju, dan 1.130 desa mandiri. Selama 5 tahun kepemimpinan RINDU berhasil MEMERDEKAKAN 957 desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi 0.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan penghargaan khusus atas komitmen dan kerja keras Gubernur Jawa Barat mendorong percepatan pembangunan desa. Capaian membanggakan ini datang dari sejumlah inovasi dan kerja kolaboratif seluruh pihak.
Salah satu program Jabar Juara yang mengakselerasi kemajuan desa adalah Program Patriot Desa. Terima kasih pada ratusan anak muda yang menjadi Patriot Desa telah berhasil menjadi salah satu program yang menopang peningkatan Indeks Desa Membangun [IDM] di Jawa Barat.
Kenaikan nilai IDM yang meningkat setiap tahunnya, bahkan melebihi target menjadi bukti konsistensi dan efektiftifitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di masa kepemimpinan RINDU dalam memajukan desa yang ada di Jawa Barat.
Capaian ini juga menunjukan upaya dan pembangunan desa yang dilakukan selama 5 tahun di Jawa Barat merata dan inklusif. Keberpihakan pada desa selama 5 tahun terakhir ditunjukan lewat akselerasi sejumlah program unggulan seperti BUMDes Juara [One Village One Product] dimana sudah lahir sebanyak 2.400 lebih CEO BUMDES.
Pada urusan ketahanan pangan dan regenerasi petani di pedesaan, RINDU juga melahirkan Petani Milenial. Hal ini berangkat dari fakta berdasarkan hasil survei pertanian antar sensus (sutas) 2018 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani di Jabar mencapai 3.250.825 orang. Dari jumlah tersebut, petani yang berusia 25-44 tahun hanya 945.574 orang atau 29 persen.
Upaya mendorong anak muda kembali ke desa namun meraih pendapatan setara kota lewat program ini disambut antusiasme luar biasa. Hingga awal 2023 jumlah Petani Milenial terdaftar sebanyak 29.790 peserta.
Angkanya terdiri dari tahun 2021 yakni sebanyak 8.996 pendaftar, dan tahun 2022 yakni sebanyak 20.894 pendaftar. Pada 2022 sebanyak 1.249 peserta telah mengikuti inaugurasi di Kampus IPB, Bogor. Kemudian 2.000 peserta mengikuti inaugurasi di Kampus Unpad, Dipati Ukur, Bandung, pada 25 Mei 2023.
Pada 2022, Pemda Provinsi Jabar menerima penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Darah (TPID) Provinsi Terbaik Wilayah Jawa-Bali melalui Program Petani Milenial. TPID Award ini merupakan apresiasi pada daerah-daerah yang berhasil mengendalikan inflasi melalui inovasi.
Kepemimpinan RINDU juga memberikan perhatian penuh pada kinerja perangkat desa. Dari catatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Barat, Tunjangan Peghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) dari Pemdaprov Jawa Barat terus mengalami kenaikan. Mulai dari Rp18 juta per tahun, kemudian naik menjadi Rp22 juta, kemudian naik lagi mencapai Rp25 juta per tahun.
RINDU juga memusatkan program transformasi digital di pedesaan. Mengapa transformasi digital penting? Program Desa Digital berhasil mengubah cara berdagang, cara berkomunikasi, memetakan potensi, mempromosikan keunggulan dan keunikan desa melalui sebuah ekosistem digital.
Dalam 5 tahun telah lahir Jabar Super Apps ‘SAPAWARGA’ sebagai platform yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, layanan serta menyampaikan aspirasi. Aplikasi ini sukses membantu proses penanganan bansos Covid-19, perapihan data penerima bantuan korban Gempa Cianjur.
SAPAWARGA juga berkontribusi mengatasi krisis kelangkaan minyak goreng lewat layanan PEMIRSA BUDIMAN. Lewat Pemirsa Budiman, warga mendapatkan minyak goreng yang terjangkau atau di bawah harga pasar.
Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi
Seiring sejalan Transformasi digital juga bergandengan tangan dengan suksesnya Pemdaprov Jabar melakukan REFORMASI BIROKRASI. Pemda Provinsi Jabar melakukan reformasi birokrasi dengan menerapkan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Kinerja ASN dilihat berdasarkan kemampuan atau prestasinya. Jabar merupakan provinsi terbaik dan termaju dalam bidang meritokrasi di seluruh Indonesia.
Jabar menerapkan birokrasi dengan sistem menajemen talenta ASN, yang merupakan bagian dari sistem merit guna penguatan SDM dan meningkatkan pelayanan publik. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN, manajemen talenta ASN dinilai berdasarkan Kotak Manajemen Talenta yang mengukur potensi dan kinerja pegawai.
Jabar juga menerapkan manajemen talenta ASN ini dengan membuat aplikasi SIM Jawara (Sistem Informasi Manajemen Talenta Jawa Barat Juara), yang merupakan sistem untuk menilai ASN dari sisi kinerja dan potensi.
Pemetaan talenta disusun dalam aplikasi SIM Jawara dengan 92 fitur informasi baik individu maupun institusional. Fitur informasi individu mencakup kualifikasi, kompetensi, potensi, perilaku, dan kinerja ASN.
Dengan manajemen talenta ASN ini, rekrutmen, penempatan, rotasi, mutasi, dan pengangkatan jabatan benar-benar objektif, terencana, terbuka, akuntabel, serta bebas intervensi politik dan KKN.
Sistem Merit dalam manajemen ASN di Jabar terbukti dan dinilai sukses dimana Pemda Provinsi Jabar mendapat Anugerah Meritokrasi dengan Kategori Sangat Baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), tanggal 28 Januari 2021.
Pemda Provinsi Jabar juga meraih juara terbaik pertama dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2022 lewat inovasi Sim Jawara (Sistem InformasiManajemen Talenta Jawa Barat Juara), tanggal 28 April 2022. PPD 2022 diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Yang menggembirakan, manajemen talenta ASN di Jabar juga dijadikan pilot project oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penerapan manajemen talenta nasional.
Kebihakan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital di era RINDU juga mengubah tahapan layanan publik di Jawa Barat lebih sederhana dan mudah diakses. Terasa dan Nyata bagi warga adalah tahapan pembayaran pajak kendaraan bermotor via aplikasi SAMBARA di era RINDU berkurang dari 17 tahapan menjadi tinggal 5 tahapan.
Yang Nyata dan Terasa dari Jabar Juara selanjutnya adalah program infrastruktur. Problem ketimpangan dalam pembangunan khususnya terkait aksesibilitas terhadap infrastruktur di pedesaan yang lebih rendah dibandingkan di perkotaan menjadi landasan RINDU menjadikan program infrastruktur sebagai prioritas.
Infrastruktur Juara
Ridwan Kamil memiliki penilaian jika pembangunan infrastruktur bisa menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah hingga terciptanya keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat serta mengurangi tekanan pada beban lingkungan hidup.
Infrastruktur juga berkaitan dengan efisiensi. Jika infrastrukturnya bagus, maka biaya transportasi dan harga komoditas dapat ditekan sehingga produk akan bersaing. Ini adalah jalan menuju kesejahteraan.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memetakan 13 program Jabar Juara yang berkaitan dengan infrastruktur. Program itu yaitu Masjid Juara, Transportasi Juara, Logistik Juara, Gerbang Desa Juara, Kota Juara, Energi Juara, Pariwisata Juara, Lingkungan Juara, Kelola Sampah Juara, Tanggap Bencana Juara, Ekonomi Kreatif Juara, Pasar Juara, dan Petani Juara. Program ini diturunkan dalam puluhan sub program.
Di era RINDU sejumlah infrastruktur yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional [PSN] tuntas diantaranyai Pebuhan Patimban, Subang, hingga Tol Cileunyi Sumedang Dawuan, Tahap akhir Tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, aktivasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, sebagai bandara embarkasi haji 2023.
Jabar Juara juga berupaya mengatasi kesenjangan dan pemerataan ekonomi lewat penataan ruang serta percepatan pembangunan daerah dengan inovasi Metropolitan Rebana.
Rebana diproyeksikan memiliki 13 pusat pertumbuhan ekonomi di 7 wilayah di Utara Jawa Barat yakni, Kabupaten Majalengka, Kab Subang; Kab Cirebon; Kab Indramayu; Kab Sumedang; Kab Kuningan; Kota Cirebon.
Di wilayah Selatan, penataan ruang ini diwujudkan lewat konsep ARUMANIS dan Jalur Tengah Selatan. Dua konsep pemerataan lewat tata ruang ini diakui dan diperkuat dengan adanya komitmen Pusat lewat Peraturan Presiden Nomer 87/2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat bagian Selatan. Dalam Perpres tersebut sedikitnya ada 170 rencana kegiatan dan proyek senilai Rp 300 triliun lebih.
Guna mengkoordinasi pembangunan di Rebana, Gubernur Ridwan Kamil membentuk Badan Pengelola Rebana. Di Bandung Raya, setelah menunggu lebih dari 7 tahun akhirnya terbentuk Badan Pengelola Cekungan Bandung.
Adapun salah satu program unggulan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dalam memberikan pelayanan dasar akan kebutuhan infrastruktur di Jawa Barat di antaranya adalah program Jalan Mulus (Jamu). Meski anggaran sempat terganggu penanganan Covid-19, setiap tahunnya, program ini memastikan kondisi jalan dan jembatan di Jabar tetap prima.
Pemdaprov Jawa Barat pun selama 5 tahun ini mewujudkan ragam kebutuhan warga di kabupaten/kota terkait infrastruktur seperti fly over [Depok, Kota Bandung], revitalisasi situ/waduk [Kuningan, Bekasi, Bogor, Depok, Garut, dll], revitalisasi Pasar Juara [Bogor, Sukabumi, Kabupaten Bandung, Cirebon, Kota Cimahi, dll], revitalisasi alun-alun [Cirebon, Majalengka, Sumedang, Sukabumi, Ciamis, Pangandaran, dll].
Tidak boleh dilewatkan adalah berdirinya Masjid Raya Al Jabbar di Gedebage, Kota Bandung. Masjid Raya Al Jabbar tak sekadar masjid. Al Jabbar adalah mahakarya peradaban kebanggaan Jawa Barat. Setelah hampir 7 tahun dirancang dan dibangun, Al Jabbar resmi hadir bagi umat.
Investasi Juara
Terakhir, salah satu capaian penting yang didorong oleh kepemimpinan RINDU adalah peningkatan investasi. Selama 5 tahun terakhir, Jawa Barat mendudukan diri sebagai juara investasi, primadona investasi, destinasi utama investasi.
Jabar bahkan mencatatkan realisasi investasi tertinggi nasional bahkan saat periode pandemi Covid-19. Realisasi investasi memberikan sumbangan pada perekonomian Jawa Barat sebesar 24,88 persen atau komponen signifikan terbesar kedua setelah konsumsi.
Berdasarkan data produk domestik regional bruto (PDRB) ini mengindikasikan peningkatan investasi memberi daya dorong yang kuat bagi akselerasi pemulihan ekonomi Jabar.
Kepemimpinan RINDU memakai skema pro aktif dalam menggaet investasi; menemui investor di luar negeri hingga menggelar agenda rutin West Java Investment Summit [WJIS] bersama Bank Indonesia.
Terbukti sejak 2020, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Jabar tercatat 4 persen, jauh lebih baik dibandingkan dengan angka nasional 6,8 persen. Hal ini didukung oleh ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang relatif lebih baik dibandingkan berbagai provinsi lain di Indonesia.
Secara sederhana ICOR adalah sebuah data yang menunjukan besarnya penambahan investasi untuk menghasilkan tambahan output. Rasio tersebut digunakan untuk dapat menghitung seberapa efesien pembangunan ekonomi di suatu daerah.
Jika angka ICOR tinggi maka investasi atau pembangunan di sebuah daerah artinya tidak efesien. Hal tersebut terjadi dikarenakan korupsi, dan ketidaksiapan prasarana dan sarana. Akan tetapi sebaliknya, jika angka ICOR rendah maka investasi yang ditanam pada suatu daerah maka akan semakin efesien dan menguntungkan.
Menjadikan investasi sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi pada akhirnya melahirkan capaian positif. Data mencatat kinerja dan capaian ekonomi Jawa Barat di masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum menunjukan peningkatan.
Pada 2022, Jawa Barat mampu lepas dari tekanan, dimana laju pertumbuhan ekonomi (LPE) masih bisa mencapai 5,45 persen year-on-year (yoy). Bahkan, LPE 2022 nyaris mendekati LPE Jawa Barat di masa awal kepemimpinannya 2018 lalu di angka 5,65 persen dan melampaui LPE 2019 di angka 5,02 persen. LPE sendiri merupakan indikator apakah kondisi perekonomian di suatu daerah atau wilayah membaik atau memburuk.
Bank Indonesia memberi catatan bahwa keberhasilan Jawa Barat menggaet investasi karena upaya promosi dibekali dengan pemetaan potensi investasi yang ada di Jawa Barat, kebijakan itu juga didukung stakeholder, owner project yang memberikan komitmen investasi yang ditawarkan sudah siap ditopang oleh SDM tinggi dan berkualitas juga infrastruktur yang jauh lebih siap dibanding provinsi lain.
Kabar baik dari upaya melakukan pemerataan dan menumbuhkan ekonomi yang dilakukan di era Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum ini: Sebanyak 165,02 ribu penduduk miskin di Jawa Barat pada periode Maret 2023, berhasil keluar dari garis kemiskinan setelah dinilai mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.
Membaiknya kinerja perekonomian Jawa Barat pada 2022 juga terus berlanjut pada triwulan I 2023. Perbaikan disertai dengan kondisi ketenagakerjaan yang membaik dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2023 tercatat 7,89 persen lebih rendah dari posisi Agustus 2022 pada 8,31 persen.
Capain lain yakni pendapatan per kapita Jawa Barat selalu meningkat dari tahun ke tahun dan selalu memenuhi target tahunannya setelah sempat sedikit turun tahun 2020 lalu karena pandemi Covid-19. Tahun 2019 pendapatan per kapita mencapai Rp 43 juta, pada 2022 sudah menyentuh angka Rp 49 juta.
Sejumlah indikator positif ini tidak lepas dari kerja keras seluruh pihak juga program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan Pemda Provinsi Jabar, mulai dari Gerbang Desa, Desa Digital, investasi padat karya, subsidi pendidikan dan kesehatan gratis,Petani Milenial, Sekoper Cinta, OPOP, sampai One Village One Company dan lain-lain.
Dari daya dan upaya 5 Tahun RINDU telah membuahkan 540 penghargaan dari berbagai institusi nasional dan internasional.
Pada akhirnya, Jabar Juara itu NYATA dan TERASA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika