REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani menanggapi kritikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengkritik Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang menjadi penanggung jawab program food estate atau lumbung pangan. Ia menegaskan, DPR akan terus mengawasi program strategis nasional tersebut.
"Nanti kita tanyakan implementasi di lapangannya pada Komisi IV dan tentu saja kepada pemerintah. Karena tentu saja DPR itu hanya untuk pengawasan, yang melaksanakan adalah pemerintah," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
"Jadi itu yang akan kami tanyakan (ke pemerimtah) proyek-proyek mana aja yang strategis, yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan karena anggarannya sudah keluar," kata dia menambahkan.
Juru bicara Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono menyampaikan klarifikasi soal program food estate atau lumbung pangan di mana Prabowo menjadi penanggungjawabnya. Ia menegaskan, program tersebut bukan merupakan bentuk kejahatan lingkungan.
Menurut dia, food estate adalah program dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Apalagi hal tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional.
"Tentang anggapan bahwa ini adalah kejahatan lingkungan, saya kira itu tidak benar," ujar Budi di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
"Karena lahan-lahan yang telah disiapkan untuk mewujudkan food estate ini adalah lahan yang memang sudah ada kajiannya diberikan oleh Kementerian LHK," sambungnya.
Lahan yang menjadi tempat food estate sudah mengantongi izin kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP). Izin tersebut pun diberikan setelah dilakukannya kajian oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Oleh sebab itu, oleh gagasan Pak Prabowo untuk mewujudkan sebuah lumbung pangan untuk cadangan strategis. Dalam hal ini komoditas singkong yang sangat penting untuk ada lahan yang disiapkan," ujar Budi.
Di samping itu, lahan yang sudah disiapkan pun membutuhkan perlakuan khusus agar produktif. Dalam hal ini adalah singkong yang dinilai sebagai makanan sumber energi.
"Ke depan kita harus sama-sama menyukseskan program ini. Karena ini adalah masalah yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia, masalah perut, masalah hak masyarakat, rakyat untuk mendapatkan makan," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika