REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa pemimpin Indonesia ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Ia menekankan pemimpin harus memiliki kepercayaan publik karena menjadi salah satu faktor penentu bisa berjalannya suatu kebijakan atau tidak.
Menurut Jokowi, kepercayaan publik menjadi modal politik dalam memimpin sebuah bangsa. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
“Pemimpin itu harus punya public trust karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu. Bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa seperti Indonesia,” kata Jokowi, Rabu.
Ia mengingatkan bahwa tantangan ke depannya tidaklah mudah. Pilihan kebijakan pun akan semakin sulit sehingga dibutuhkan keberanian dan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit dan tidak populer.
“Ini bukan tentang siapa yang jadi Presidennya. Bukan-bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai saat ini. Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak?,” ujar Jokowi.
“Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang karena kita tidak sedang jalan-jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint, tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari marathon untuk mencapai Indonesia Emas,” tutur Jokowi melanjutkan.
Selain itu, Jokowi juga mengatakan bahwa seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Karena itu, ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pimpinan lembaga tinggi negara, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin adat, guru, budayawan, tenaga kesehatan, awak media, partai politik, hingga aparat pemerintah dan TNI-Polri yang telah memberikan dukungan kepada pemerintah.
Jokowi juga mengaku menghargai upaya MPR dalam memperkokoh pondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok haluan negara, serta menguatkan kerja sama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan global.
Begitu juga kepada DPR yang telah mendukung reformasi struktural, upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara, dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu serentak 2024. Serta kepada DPD yang telah aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan beberapa RUU, dan juga melakukan telaah terhadap sistem tata negara kita
“Kontribusi BPK juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran, serta perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional,” tegas Jokowi.
Presiden juga mengapresiasi peran dan upaya Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah. Serta peran Mahkamah Konstitusi yang juga semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparansi dalam proses persidangannya, dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan.
“Komisi Yudisial terus aktif melakukan advokasi pelatihan dan investigasi, menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim,” ujar Presiden Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
