REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada 12 desa dan 12 kelurahan yang menjadi jura regional di seluruh Indonesia. Penghargaan diberikan setelah tim juri yang berasal dari akademisi dan perwakilan K/L melakukan peniliain yang sangat ketat, obyektif, dan jujur.
Penghargaan itu diberikan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam acara Temu Karya Nasional (TKN) di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta, Selasa (15/08/2023) malam. "Yang terpilih ini murni obyektif," katanya.
Kegiatan ini merupakan bagian Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Program ini merupakan kerja sama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (World Bank).
Dalam sambutannya, Mendagri menegaskan pembangunan desa dan kelurahan akan mampu mencegah urbanisasi yang berlebihan. Pembangunan desa dan kelurahan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dan kelurahan, karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di desa.
Dengan demikian, Indonesia tidak mengalami urbanisasi yang berlebihan seperti yang dihadapi Jepang dan Korea Selatan (Korsel). Di Jepang, misalnya saja, sebagian besar warganya berbondong-bondong pergi ke kota besar yang berpusat Tokyo, Kyoto, dan Osaka. Akibatnya, desa-desanya sepi.
Begitu juga dengan Korsel, penduduknya terkonsentrasi di Kota Megapolitan Seoul dan Busan. “Sebelum hal ini terjadi, kita perlu mengembangkan desa dan kelurahan, sehingga masyarakat bisa nyaman di desa, dekat dengan alam, tetapi rejeki kota,” jelas Mendagri.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro menambahkan, Temu Karya Nasional ini diharapkan menjadi ajang pertemuan dan sharing serta menjadi media publikasi keberhasilan dari juara lomba desa/kelurahan tingkat provinsi dan tingkat regional seluruh Indonesia.
“Dari kegiatan ini diharapkan akan mampu membangun semangat untuk berkompetisi dan berkolaborasi antar desa dan kelurahan di setiap daerah serta mendorong inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa/kelurahan,” jelas Eko.