Siti melanjutkan, penerapan standar emisi Euro 4 dan Euro 5 di Indonesia sudah mulai diterapkan terhadap kendaraan baru. Namun permasalahannya adalah banyaknya jumlah kendaraan lama. Karena itu, perlu dilakukan pengaturan dengan baku mutu emisi kendaraan.
"Jadi diperketat kemudian diuji emisinya kalau tidak memenuhi akan terkena pajak denda, misalnya lagi di-excercise kalau misalnya 2 kali terpaksa didenda ya kendaraannya terpaksa dikeluarkan dari daftarnya samsat begitu. Jadi ada langkah-langkah teknis yang sedang kita siapkan," ucap Siti.
Dalam ratas terkait peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodetabek ini juga ditekankan untuk mendorong kesadaran masyarakat melakukan uji emisi. Sebab, kata dia, kesadaran uji emisi di Jakarta sendiri baru sekitar 3-10 persen. Ia merinci, kesadaran uji emisi di Jakarta Pusat hanya 3,86 persen dan di Jakarta Utara 10,69 persen.
"Jadi uji emisi ini merupakan cara yang memaksa pemilik kendaraan untuk melakukan inspeksi dan perawatan terhadap kendaraannya sendiri. Jadi uji emisi ini merupakan langkah yang sangat cepat dan perlu dilakukan dan hasilnya akan segera dirasakan," ujar Siti.
Siti mengatakan, semakin memburuknya kualitas udara di Jabodetabek dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Seperti kemarau panjang, konsentrasi polutan, emisi transportasi, termasuk dampak dari manufaktur industri.
Karena itu, Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa dalam jangka pendek harus segera dilakukan intervensi untuk mengurangi tingkat polusi udara.
"Antara lain regulasi Euro 5-6 untuk Jabodetabek, ruang terbuka hijau, tadi juga berkembang work from home dll," kata Siti.
Sedangkan pada jangka menengah, Jokowi menekankan perlunya mengurangi kendaraan fosil. Transportasi publik yang sudah dibangun seperti MRT, LRT, kereta cepat, dan juga elektrifikasi kendaraan publik juga diharapkan bisa mengatasi masalah polusi udara ini.
"Pada jangka panjang tentu saja juga sudah kita awali yaitu mitigasi dan adaptasi iklim dengan pengawasan yang ketat di Jabodetabek," ujar Siti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
